top
   
 
Penyidik Polres TTS Tak Perlu Bukti Tes DNA

KUPANG-SI. Penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh salah seorang oknum Polisi (CN, red) yang bertugas di Polres Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap korban Melati (nama samaran, red) oleh penyidik Polres TTS, hingga berujung pada harusnya ada bukti pemeriksaan DNA terhadap korban, menuai kritikan pedas dari praktisi hukum, Pieter Hadjon, SH., MH.

Menurut Advokat Kaliber Surabaya ini,  delik persetubuhan anak di bawah umur, jelas melanggar ketentuan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Artinya, penyidik dalam menangani kasus ini harusnya bertindak profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum polisi yang telah dilaporkan pacarnya sendiri  atas dugaan melakukan hubungan sex sampe terjadi kehamilan.  

“Saya tegaskan, jika alasan penyidik bahwa kasus ini belum memiliki cukup bukti dan harus perlu dilakukan tes DNA baru bisa  menetapkan tersangka, adalah  sesuatu yang patut dipertanyakan.  Sikap penyidik  yang mengada-ada dan terkesan lebay jijay seperti ini, justru akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan dari pihak  keluarga korban terhadap penyidik dalam menangani kasus yang melibatkan anggotanya sendirinya,” kritik Hadjon, saat dimintai pendapatnya terkait penanganan kasus ini, sebagaimana pengakuan korban serta  bukti adanya surat hasil  pemeriksaan gelar perkara dari penyidik  yang copyannya diberikan ke media ini, Jumat (10/4/2017).

Dijelaskan Hadjon,  penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didukung oleh alat bukti yang cukup, pengertian alat bukti yang cukup, paling kurang ada dua alat bukti, yakni alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

“Saya yakin  dalam kasus ini sudah pasti ada visum et repertum, berarti sudah ada satu alat bukti, selain itu keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi lain, yang juga  melihat perilaku keseharian terlapor.  Disini perlu digali, apakah pelaku berpacaran dengan korban dan sering menjemput korban, termasuk selama ini korban dibawa kemana saja, hingga dimana melakukan hubungan sex.  Jika dirumah maka bisa dikembangkan dengan meminta keterangan tetangga atau penghuni rumah lainnya tentang hubungan antara pelaku dan korban tanpa perlu ada yang menyaksikan hubungan badan yang mereka lakukan” terang Pieter saat dihubungi via ponselnya.

Pieter berkeyakinan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut,  akan mengungkap tabir kasus ini dan sudah cukup bukti untuk menetapkan terlapor menjadi tersangka tanpa perlu menunggu hasil Tes DNA (deoxyribonuckleic acid ) atau asam deoksiribonukleat yang merupakan konfirmasi adanya keturunan genetik atau tidak.  Belum lagi keterangan ahli yang akan menguatkan tuduhan tersebut.

Dirinya menilai penyidik berlebihan dan terkesan melindungi terlapor yang juga anggota polisi dengan cara mengulur-ulur penetapan tersangka dan penahanan. Pertanyaanya, mengapa kasus dengan pelaku orang sipil, polisi sangat cepat merespon dan dalam waktu singkat sudah ada penetapan tersangka? Bahkan seringkali tersangka langsung dijebloskan ke dalam tahanan,” tanya Hadjon serius.

Bahkan Hadjon mengharapkan agar dalam penegakan hukum polisi tidak boleh bertindak tebang pilih. Siapapun pelakunya apalagi seorang anggota polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, justru harus ditindak tegas dan bukannya terkesan pembiaran ada excused untuk yang bersangkutan.
“Kasus ini sangat dan amat gampang untuk mengungkapkannya, dan jangan sebaliknya malah dipersulit. Jika polisi masih ingin dipercaya oleh masyarakat maka jangan mempermainkan kasus ini.

Apalagi korban yang masih dibawah umur harus mendapat perlindungan hukum, mengingat dirinya  masih harus menata masa depannya yang suram akibat kasus ini,” tandas Pieter. Piter mengingatkan pernyataan “Bersih- bersih di tubuh POLRI” oleh KAPOLRI Jend Tito M. Karnavian, mestinya lebih terstruktur dan menjangkau birokrasi dilapisan paling bawah sekalipun. Kembalikan kepercayaan masyarakat, polisi yang berintegritas dari rakyat dan memihak rakyat,” harap Hadjon yang dikenal sebagai advokat cerdas dan kritis ini.

Sementara itu Wakapolres TTS kepada orang tua korban saat ditanyakan seputar kasus ini menyatakan bahwa kasus tersebut sementara dalam proses penyidikan. (DA)
 

Kategori : Kriminal, Tanggal Post : Sun, 16 Apr 2017 21:22:29 PM, Kontributor : DA, Dibaca : 746 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas