top
   
 
Oknum Polisi TTS Tidak Bertanggungjawab

KUPANG-SI. Gara – gara menghamili pacarnya sendiri yang masih anak di bawah umur,  salah seorang oknum polisi (CN) yang bertugas di Wilayah Kepolisian Resort  (Polres)  Kabupaten Timor Tengah Selatan  (TTS),  dilaporkan oleh Melati (nama samaran, red)  ke Polres TTS, Rabu (11/1/2017). Oknum polisi tersebut terkesan menghindar dari tanggung jawabnya.

Kasus yang masuk kategori persetubuhan anak di bawah umur hingga menyeret (CN) pada persoalan hukum ini, kini dalam penanganan pihak penyidik  Polres TTS. Melati telah melaporkan kasus ini pada tanggal 23 Januari 2017, telah dilakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disertai pemanggilan saksi-saksi dan pengambilan Visum, bahkan  gelar perkara terkait kasus yang melibatkan oknum pelindung masyarakat ini sudah dilakukan pada Rabu (15/3/2017).  

Hal ini terlihat  jelas dalam surat penyidik  No : B/27/III/2017/Reskrim, perihal  surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban, yang copyannya diserahkan korban ke media ini, Jumat (10/4/2017).

Pihak keluarga serta korban Melati, saat mendatangi Kantor Redaksi media ini, Jumat (10/4/2017), secara terbuka menyatakan kekecewaanya terhadap penanganan kasus ini, yang dinilai lamban dan terkesan mau melindungi pelaku atas perbuatan yang dilakukan.
”Sebagai orang tua kandung, kami sangat kecewa karena kasus ini sudah dilaporkan dari bulan Januari (23/1/2017) tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda kemajuan.  Alasan yang disampaikan penyidik  karena buktinya belum cukup dan harus dilakukan pemeriksaan DNA. Ini yang patut dipertanyakan mengingat sudah ada bukti visum, pemanggilan saksi, dan keterangan korban,” tegas ayah korban.

Menurut  Charles Mansopu (ayah korban), alasan penyidik bahwa kasus ini belum cukup bukti dan harus ada pemeriksaan DNA, adalah sesuatu yang tidak berdasar dan patut dipertanyakan. “Kami minta kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan memberi rasa keadilan bagi anak kami, tanpa berusaha melindungi pelaku yang adalah anggota polisi dengan cara–cara yang tidak manusiawi,” pinta Mansopu seraya menambahkan  pihaknya akan segera melapor kasus ini ke pihak Forkom P2HP NTT dan Kapolda NTT.

Hal yang sama juga diutarakan korban Melati saat diwawancarai media ini di kantor redaksi baru-baru ini.  Menurut pengakuannya, sejak awal kasus ini dilaporkan hingga pada tahap gelar perkara, pelaku seakan akan tetap bebas berkeliaran tanpa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. “Saya sangat kecewa karena sejak awal saat saya menyampaikan tentang kehamilan saya, dia (CN, red) mengakui akan bertanggung jawab dan meminta waktu untuk menyampaikan kepada orangtuanya. Namun seiring berjalannya waktu sambil menunggu jawabannya ternyata dia mengingkari dan tidak mau bertangung jawab tanpa ada alasan yang jelas,” ungkap Melati dengan wajah murung.

Lebih jauh Melati menjelaskan, “Setelah saya melaporkan kasus ini secara pidana ke penyidik Polres TTS, terlihat ada ketakutan dari pelaku dan keluarganya sehingga ada upaya pendekatan dari pihak pelaku (CN) dengan membawa tempat sirih sebagai tanda mau bertangung jawab. Tapi kenyataannya semua upaya tersebut sia-sia karena keluarga saya menolak dengan alasan sejak awal saya melapor kasus ini ke PROPAM POLRES TTS, pelaku dan keluarganya terkesan masa bodoh dan tidak punya etikat baik mendatangi keluarga saya. Apalagi sebelumnya keluarga saya sudah lebih dulu melakukan pendekatan ke pihak pelaku (CN) terkait kehamilan  saya.  Jujur saja saya merasa tidak puas dan sakit hati karena pelaku mempermaikan harga diri saya dan keluarga, padahal dia tau bahwa janin yang saya kandung adalah anaknya sendiri,” tutur Melati polos tanpa beban.

Sementara itu praktisi hukum E. Nita Juwita SH.,MH., saat dikonfirmasi media ini, Jumat (14/4/2017) terkait kasus persetubuhan anak dibawah umur ini dengan tegas menyatakan keprihatinannya karena yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah seorang oknum polisi yang seharusnya melindungi masyarakat. ”Saya harap penyidik bekerja profesional dan memberikan rasa keadilan terhadap korban yang adalah anak dibawah umur. Paling tidak penanganan kasus ini harus berjalan sesuai koridor hukum tanpa pandang bulu, entah dia masyarakat sipil maupun seorang penegak hukum harus sama di mata hukum,” tegas Nita.

Senada dengan Nita, salah seorang dosen hukum di salah satu Universitas di Kota Kupang, Ferdi Boimau, SH.,MH., saat diminta tanggapannya terkait kasus ini menegaskan, harusnya penyidik Polres TTS menjadikan kasus ini sebagai skala prioritas karena merupakan atensi dari presiden dan Kapolri mengingat kasus ini merupakan kejahatan luar biasa. Apalagi kasus ini adalah persetubuhan anak dibawah umur yang sudah seharusnya menjadi target untuk segera diproses secara hukum, mengingat pelakunya adalah seorang anggota polisi. ”Saya harap penyidik Polres TTS tidak mempermainkan kasus ini karena terkesan melindungi pelaku dan terlihat penyidik TTS lamban dalam menangani kasus ini,” tutur Boimau. (DA)
 

Kategori : Kriminal, Tanggal Post : Sun, 16 Apr 2017 21:35:03 PM, Kontributor : DA, Dibaca : 541 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas
   
 
iklan