top
   
 
BERPOTENSI MELANGGAR HUKUM, PEMBINTANGAN APBD TTS DIBATALKAN

KOTASOE-SI. Menjelang bulan terakhir dalam semester I Tahun Anggaran 2017, Implementasi APBD Kabupaten TTS semakin tidak menentu seiring dengan kesepakatan yang diambil bersama antara Banggar DPRD TTS dan TAPD untuk membatalkan kebijakan rasionalisasi dan pembintangan sejumlah program/ kegiatan SKPD yang dilakukan oleh TAPD dalam rangka mengatasi masalah defisit anggaran APBD TTS TA. 2017 yang dinilai berpotensi melanggar hukum.

Kesepakatan tersebut terjadi melalu rapat bertempat di ruang rapat Banggar pada tanggal 26 Mei 2017 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD TTS, Imanuel Olin, dan dihadiri oleh Anggota Banggar bersama semua unsur TAPD dibawah pimpinan Ketua TAPD atau Pjs Sekda, Ir.E.P Tahun, MM.

Rapat dengan lanjutan agenda membahas masalah defisit APBD tersebut berlangsung cukup alot karena sampai waktu yang disepakati bersama antara Banggar dan Bupati TTS saat rapat tanggal 24 Mei lalu, data hasil rasionalisasi dan pembintangan oleh SKPD yang diminta oleh Banggar tak kunjung diberikan oleh Pemerintah dengan alasan bahwa data tersebut belum diberikan oleh semua SKPD. Hal ini lantas memantik reaksi keras dari Banggar yang menganggap ada kesan Pemerintah menutup-nututpi kebijakan pembintangan dan rasionalisasi dimaksud, bahkan sebagian anggota Banggar  menuding ketidakhadiran Bupati TTS dalam lanjutan rapat Banggar bisa jadi karena tidak dapat memenuhi janjinya saat rapat pertama untuk memberikan data.

Akhirnya rapat yang diwarnai hujan interupsi ini berhujung pada kesepakatan bersama antara Banggar dan TAPD bahwa kebijakan rasionalisasi dan pembintangan yang dilakukan oleh TAPD agar dibatalkan dan semua SKPD agar kembali melaksanakan APBD 2017 sesuai dengan Perda.

Arifin Lete Betty, STP salah seorang Anggota Banggar saat dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan bahwa setelah Banggar pertimbangkan secara regulatif,  telah ditemukan potensi melanggar hukum dalam proses pembintangan yang dilakukan oleh TAPD dan karena itu sebelum pelanggaran itu diimplementasikan, maka Banggar telah meminta kepada TAPD untuk menghentikan proses pembintangan dan kembali melaksanakan APBD 2017 sesuai Perda, dan kebijakan itu direspon dengan baik oleh Pemerintah daerah yang saat itu diwakili oleh TAPD.

Ditanyakan tentang bagaimana dampak pembatalan ini pada kepastian SKPD mengeksekusi program berdasarkan Perda, maka Arifin menjelaskan bahwa terkait hal itu, Banggar sudah meminta kepada TAPD untuk segera dalam kesempatan pertama menyampaikan informasi ini secara tertulis kepada semua SKPD untuk segera merealisasikan program/ kegiatan sesuai APBD sedangkan untuk penyelesaian defisit anggaran, Banggar menyarankan kepada pemerintah untuk menegaskan kepada semua SKPD agar menjalankan APBD taat pada sistem Anggaran kas yang ada sambil menunggu perubahan APBD sambil pemerintah mengkonsultasikan peluang pinjaman daerah sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah.”Jelas Arifin. (yabes)

Kategori : Politik dan Hukum, Tanggal Post : Sat, 10 Jun 2017 15:43:58 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 424 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas