top
   
 
PKP Indonesia Haris Sudarno Menangkan Gugatan di PTUN Jakarta

Jakarta-SI. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro Mengabulkan Gugatan Penggugat PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson, dalam putusan tersebut majelis  membatalkan berlakunya SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017. Majelis juga membatalkan berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016. SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 tersebut, terkait SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum AM Hendropriyono.

Sementara SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKP Indonesia. Dengan putusan pembatalan SK Menkumham ini, berarti partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat ini, dimenangkan oleh PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson. Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT ini majelis menyatakan membatalkan kedua obyek sengketa tersebut.

“Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, dalam Pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham no. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham no No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PKP Indonesia periode 2016-2021,” kata Roni Erry Saputro saat membacakan putusan, pada Rabu (21/6/2017) di PTUN Jakarta.

Majelis juga mewajibkan Menkumham mencabut kedua obyek perkara di atas. Usai putusan, para kader dan simpatisan PKP Indonesia yang memadati ruangan sidang pun bertepuk tangan dan saling berpelukan pertanda bahagia. Saat sidang putusan perkara ini juga dihadiri oleh Haris Sudarno dan Semuel Samson serta para pengurus DPN PKP Indonesia. Dalam sidang mereka juga dihadiri oleh kuasa hukumnya Safril Partang, Abd Lukman Hakim, dan Roni Asril.

Sementara Pihak Tergugat Menkumham dihadiri kuasa hukum Imam dan Ahmad Gelora Mahardika. Sedangkan dari PKP Indonesia sebagai pihak tergugat II intervensi dihadiri oleh Kuasa hukum dari Hendropriono & Associates.

Mengenai kemelut yang terjadi pada daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika dimintai komentar praktisi hukum yang juga salah satu dosen melalui telepon, Ferdy Boimau, SH,. MH, mengatakan terlihatnya kemelut tersebut berawal dari putusan sela yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi, yang kalau tidak salah bunyinya pada amar putusan tersebut mengatakan secara garis besar kedua kubu tidak dapat beraktivitas mengatasnamakan Partai PKP Indonesia untuk sementara sebelum mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut ferdy, prodak hukum yang di keluarkan oleh kedua kubu antara diponegoro dan cut mutia setelah keputusan sela tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan  dalam aktivitas yang mengatas namakan partai PKP Indonesia.

Ketika disinggung mengenai dari kelompok lain sudah melakukan penjaringan dan pendaftaran para Balon untuk Pilkada, dengan tegas pasca sarjana ketanegaraan ini mengatakan itu perbuatan bunuh diri, karena akan berdampak hukum  bilamana tidak ada satupun terakomodir apalagi sudah dibayar kepada kelompok tersebut, maka ada dua konsekuensi hukum yang dapat diambil oleh para balon, mereka dapat melaporkan secara pidana dan digugat secara perdata dalam kerugian  material. (Roy-Jakarta)
Sementara SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKP Indonesia. Dengan putusan pembatalan SK Menkumham ini, berarti partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat ini, dimenangkan oleh PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson. Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT ini majelis menyatakan membatalkan kedua obyek sengketa tersebut.

“Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, dalam Pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham no. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham no No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PKP Indonesia periode 2016-2021,” kata Roni Erry Saputro saat membacakan putusan, pada Rabu (21/6/2017) di PTUN Jakarta.

Majelis juga mewajibkan Menkumham mencabut kedua obyek perkara di atas. Usai putusan, para kader dan simpatisan PKP Indonesia yang memadati ruangan sidang pun bertepuk tangan dan saling berpelukan pertanda bahagia. Saat sidang putusan perkara ini juga dihadiri oleh Haris Sudarno dan Semuel Samson serta para pengurus DPN PKP Indonesia. Dalam sidang mereka juga dihadiri oleh kuasa hukumnya Safril Partang, Abd Lukman Hakim, dan Roni Asril.

Sementara Pihak Tergugat Menkumham dihadiri kuasa hukum Imam dan Ahmad Gelora Mahardika. Sedangkan dari PKP Indonesia sebagai pihak tergugat II intervensi dihadiri oleh Kuasa hukum dari Hendropriono & Associates.

Mengenai kemelut yang terjadi pada daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika dimintai komentar praktisi hukum yang juga salah satu dosen melalui telepon, Ferdy Boimau, SH,. MH, mengatakan terlihatnya kemelut tersebut berawal dari putusan sela yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi, yang kalau tidak salah bunyinya pada amar putusan tersebut mengatakan secara garis besar kedua kubu tidak dapat beraktivitas mengatasnamakan Partai PKP Indonesia untuk sementara sebelum mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut ferdy, prodak hukum yang di keluarkan oleh kedua kubu antara diponegoro dan cut mutia setelah keputusan sela tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan  dalam aktivitas yang mengatas namakan partai PKP Indonesia.

Ketika disinggung mengenai dari kelompok lain sudah melakukan penjaringan dan pendaftaran para Balon untuk Pilkada, dengan tegas pasca sarjana ketanegaraan ini mengatakan itu perbuatan bunuh diri, karena akan berdampak hukum  bilamana tidak ada satupun terakomodir apalagi sudah dibayar kepada kelompok tersebut, maka ada dua konsekuensi hukum yang dapat diambil oleh para balon, mereka dapat melaporkan secara pidana dan digugat secara perdata dalam kerugian  material. (Roy-Jakarta)

Kategori : Politik dan Hukum, Tanggal Post : Sat, 24 Jun 2017 21:52:17 PM, Kontributor : tim, Dibaca : 434 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas