top
   
 
WAKILI PSK, LBH SURYA NTT SERAKAN PENDAPAT HUKUM KE DPRD KOTA KUPANG

Kota Kupang-SI.  Didampingi ratusan pekerja seks di kota kupang, Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Kupang menyerahkan pendapat hukum(Legal Opinion) kepada Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe,S.Sos.

Terhimpun dalam lembaga OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) Nusa Tenggara Timur, Ratusan Pekerja Seks Komersial(PSK) Kota Kupang mengadukan kebijakan pemerintah yang akan menutup semua tempat lokalisasi di kota kupang.

Tentang Legal Opinion yang diserahkan ke Ketua DPRD Kota Kupang, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT E. Nita Juwita,SH, MH saat ditemui mengatakan ” Berbicara tentang kondisi ini, tentunya ada dasar kami membuat pendapat hukum kami sebagai mitra kerja OPSI Dimana OPSI NTT bekerjasama dengan LBH SURYA NTT untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan memberikan saran (advis) hukum, pendampingan dan bantuan hukum lainnya, membuat legal opini dan analisa hukum atas permintaan OPSI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik litigasi maupun non litigasi. Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Kupang No.39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran Di Daerah Kota Kupang, ada dua poin yang kami angkat di pasal 1, yaitu Poin F dan Poin K.”,

“Pada poin F mengatakan Tempat Pelacuran adalah Rumah atau tempat yang digunakan sebagai rumah pelacuran. Memang dalam kehidupan manusia, pelacuran selalu dipandang Negatif dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sampah masyarakat yang nista dan hina. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu kejahatan yang dibutuhkan (evil necessity).” Ucap E. Nita Juwita, SH.,MH

Masih menurut E. Nita Juwita, SH.,MH, ” Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacur bisa menyalurkan nafsu seksual, demi mencegah tindak pemerkosaan. Sedangkan pada poin K tentang Lokasi pelacuran adalah areal tertentu yang dijadikan sebagai tempat untuk penampungan dengan tujuan memudahkan pembinaan dan pengawasan serta rehabilitasi sosial.”

“Sehingga, kami dari LBH Surya NTT yang sedang mendampingi teman-teman PSK. Memiliki pertimbangan Yuridis dan Sosiologis tentang rencana penutupan Lokasi Prostitusi di Kota Kupang. Dari rencana penutupan lokalisasi di kota kupang, permasalahan yang kami kemukakan adalah mengenai kendala dan dampak yang akan terjadi jika ditutupnya lokalisasi prostitusi tersebut. Sesuai data yang kami kumpulkan dilapangan, sesuai kajian menurut peraturan dan perundang-undangan dan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penutupan lokalisasi.”

“Melahirkan sebuah fenomena tentang keberadaan lokasi prostitusi ilegal, sudah diantisipasi OPSI dan berbagai aliansi lain. Penutupan Lokalisasi di Kota Kupang selain menimbulkan masalah baru, juga akan menimbulkan potensi terganggunya ketertiban umum dikarenakan hilangnya eks-PSK yang belum bisa terlepas dari ketergantungan prostitusi. Selain itu, akan menyulitkan pihak kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap eks-PSK serta meningkatnya penyebaran penyakit menular seks seperti virus HIV-AIDS baik di Kota Kupang maupun daerah sekitarnya.” Jelas Ketua LBH Surya NTT E.Nita Juwita,SH.,MH

Lebih Lanjut E. Nita Juwita,SH.,MH., mengatakan ” sedangkan jika dilihat dari sisi Psikologis, Penutupan ini tidak serta merta menyelesaikan masalah generasi muda yang suka menggunakan jasa PSK atau memperbaiki moral penduduk setempat. Masalah pelacuran hadir, karena ada permintaan. Seharusnya masalah ini, menjadi masalah moral bagi baik untuk Pemerintah maupun pihak lain yang mampu menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, dengan kehadiran kami untuk bertemu Bapak Ketua DPRD Kota Kupang agar bisa diwacanakan bersama pemimpin-pemimpin di daerah ini. Kami butuh solusi, bukan menambah masalah lagi.” Harap Ketua LBH Surya NTT Kupang

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe,S.Sos pada kesempatan tersebut mengatakan ” Sebagai bapak rakyat, semua pengaduan dan pendapat hukum ini saya terima dan akan saya teruskan sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga ini. Jika kehadiran saudara-saudara semua dibutuhkan kami akan panggil untuk kita bahas bersama.” Ucap Yeskiel.(YABES)

Kategori : Politik dan Hukum, Tanggal Post : Sat, 03 Nov 2018 19:53:40 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 164 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas