top
   
 
Fredik Oematan Akhirnya Di Vonis 2 Tahun Penjara

KUPANG-SI.  Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)   pembangunan Landscape Kantor Bupati Timor Tenga Selatan (TTS)  yang melibatkan Fredik Oematan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  pada  proyek  senilai,  Rp. 548.931. 408. 000. ,  akhirnya memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses sidang di Pengadilan Tipikor Kupang pada, Selasa (14/4/2020).  

Kasus yang dilaporkan ke kantor pengacara Herry F. F. Battileo SH,MH dan Rekan oleh pihak keluarga terkait  dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Fredik Oematan selaku PPK pada proyek Landscape TTS ini, akhirnya menyeret yang bersangkutan pada pertanggung jawaban hukum.

Terbukti dalam persidangan dengan agenda putusan di pengadilan Tipikor Kupang, majelis hakim memvonis terdakwa Fredik Oematan dengan pidana penjara selama 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 6 tahun penjara.

salah satu staf Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surya NTT, Reno N. Junaedy Simin, SH kepada media KPK usai persidangan mengatakan, sebagai tim yang mengawal kasus ini sampai ke tahap persidangan, pihaknya mengapresiasi terhadap vonis   Majelis Hakim  yang di nilai sesuai bukti fakta persidangan dan konstruksi hukum yang berkesesuian sehingga dirasa sangat adil dan bijaksana.

”Saya menilai, dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini menunjukan masih adanya kemurnian, kebenaran dan keadilan dalam hiruk pikuknya keadilan di negeri ini”. Ungkap Reno.

Sementara itu ,Herry Battileo SH,MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada Media ini mengatakan, pihaknya menerima hasil putusan perkara dimaksud karena telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.”Saya kira Majelis Hakim sudah bersikap adil dengan memberikan putusan pidana selama 2 tahun penjara terhadap terdakwa Fredik Oematan dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara.”Ungkap  Herry.

Herry Menegaskan, kliennya dalam kasus ini tidak terpenuhi unsur secara melawan hukum dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi. Bahwasannya perbuatan terdakwa tidak terpenuhi unsur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti. (TIM)

Kategori : Politik dan Hukum, Tanggal Post : Sat, 25 Apr 2020 12:51:31 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 134 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas