top
   
 
Setahun Tak Bayar Gaji Karyawan, Bos Mas Karaoke Digugat

KUPANG-SI.  Perjuangan para karyawan Mas Karaoke yang beralamat di Kelapa Lima, Kota Kupang untuk mendapatkan keadilan atas hak – hak mereka yang hampir setahun lebih tidak bayar pihak manajemen Mas karaoke, akhirnya berujung pada langkah hukum.

Para karyawan yang berjumlah 6 orang tersebut akhirnya mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT pada, Rabu ( 5/5/2020) untuk melaporkan ulah sang Bos Mas Karaoke yang terkesan menutup mata atas hak – hak mereka yang tidak dibayar sejak tahun 2019.

Informasi yang diterima KPK menyebutkan, langkah hukum yang ditempuh para karyawan ini, adalah semata – mata mencari keadilan atas hak gaji mereka yang tidak dibayar sejak setahun yag lalu. Bahkan ada yang gajinya belum dibayar sejak tahun 2018 hingga saat ini.

“Kami sudah berusaha menyampaikan keluhan kami ke pihak manajemen, tapi selalu berkelit dengan alasan yang tidak jelas. Apalagi sang Bos Mas Karaoke, H. Rahmat Santoso, sangat sulit dihubungi dan sulit ditemui”. Ungkap Eben Benu mewakili kawan – kawannya kepada media ini usai mendatangi Kantor LBH Surya NTT.

Menurut security senior ini, dirinya bersama teman – temanya sudah pasrah dengan ulah pihak manajeman bersama sang Bosnya, sehingga menempuh jalur hukum melalui LBH Surya NTT. Selain itu akan membawa kasus ini ke pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Kupang sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan perusahan.

“Alasan pihak manajemen karena tempat usaha karaoke tidak ramai sehingga kami dipindahkan dari Mas Karaoke ke hotel yang juga milik H. Rahmat Santoso pada tahun 2018. Sejak itu gajii kami dibayar tidak full lagi dibayar dan kalaupun dibayar selalu tidak sesuai dengan jumlah gaji serta sesuka hati mereka. Bahkan ada yang gajinya sampai 8 (delapan) bulan belum dibayar”. Terang Eben Benu.

Sementara itu pihak LBH Surya NTT melalui salah seorang stafnya, Kapistrano. C. Ceme, SH kepada media ini mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan terlebih dahulu mengadukan permasalahan ini ke pihak Disnaker Kota Kupang untuk memediasi kedua belah pihak terkait perselisihan hak antara pekerja dan pihak perusahaan.

Selanjutnya apabila dalam mediasi tersebut tidak menemukan adanya kesepakatan, maka pihak LBH akan mengambil langkah hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Pegeri Kelas IA.

“Kami akan tetap mengawal dan mendampingi klien kami sampai pada proses hukum”. Tegasnya. (TIM)

Kategori : Seputar Kupang, Tanggal Post : Sun, 10 May 2020 12:39:07 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 61 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas