top
   
 
Terkuak Temuan Devisit Dana Desa Fatumonas, Isteri Kades Kelola Bumdes

KUPANG-SI. Pengelolaan dana desa dan transparansi anggaran di desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang, dinilai masih bersifat tertutup, belum berkualitas, dan berujung pada ketidakpuasan warga setempat, karena sasaran penyaluran anggaran tidak tepat hingga adanya temuan devisit.

Sebagaimana dilaporkan informan KPK, selain transparansi anggaran desa Fatumonas yang tidak berkualitas, masyarakat juga mengeluh dan tidak puas dengan cara kerja sang kades yang bersifat tertutup terkait pengelolaam anggaran yang salah sasaran bagi pembangunan di desa Fatumonas hingga adanya temuan devisit sebanyak dua kali.

Hal yang sama juga dikeluhkan Ketua Bumdes Fatumonas, Dominggus Naidjuf melalui keterangan lisannya, Minggu (3/5/2020). Bagi Dominggus, transparansi anggaran di desa Fatuumonas belum berkualitas, termasuk anggaran untuk Bumdes adalah ‘penyertaan modal’ dan bukan belanja yang habis pakai. Dana tersebut diperuntukan mengelola Bumdes, jadi Kepala Desa yang harus bertanggung jawab atas penggunaannya.

Dirinya menjelaskan, pihaknya dipilih dalam forum resmi yang dikukuhkan dengan SK, AD/ART Bumdes, namun dalam pelaksaannya, tiba – tiba terjadi pemeriksaan pertama dimana ada temuan devisit Rp.3.993.000. Sedangkan pemeriksaan kedua masih juga terdapat temuan sebesar Rp. 36.793.000 yang dilakukan saat mabuk.

“Anehnya lagi tiba – tiba kepala desa secara sepihak menunjuk isterinya untuk mengelola Bumdes. Ini yang kami keluhkan mengingat fungsi Badan Peraturan Desa (BPD) Fatumonas masih tumpul, karena tidak pernah diberikan kekuatan kapasitas. Bahkan perannya cenderung dilangkahi oleh aparat desa dalam melakukan pengawasan penggunaan APBDES”. Ungkap Dominggus.

Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Kupang melalui Ketuanya, Fridorianus Manuel kepada media KPK mengatakan, pihaknya saat bertemu dengan Ketua Bumdes Famonas beberapa hari yang lalu mendapatkan banyak informasi seputar keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa maupun pelayanan pemerintahan desa setempat.

Menurutnya, masyarakat sangat kurang puas dengan pelayanan kepala desa, karena semua dijalankan bersifat tertutup. Selain alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, masyarakat juga kecewa karena tidak tahu kemanakah sasaran anggaran untuk pembangunan desa tersebut.

Fridorianus menegaskan, persoalan dana desa bukanlah persolan biasa, karena sesuai instruksi presiden bahwa dana desa harus dijalankan sesuai prosedur yang ada secara baik. Implementasi undang – undang desa, termasuk penggunaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dimana temuan itu berbeda dengan klaim kementrian desa terhadap pelaksanaan undang – undang desa yang fantastic.

“Jadi bagi para Kades harus perlu memahami apa yang sudah di intruksikan presiden terkait pengelolaan dana desa”. Ujarnya.

Sementara itu salah seorang warga Fatumonas yang minta namanya dirahasikan mengatakan, masyarakat pada umumnya mengharapkan agar persoalan di desa Fatumonas bisa dilaporkan ke pihak – pihak terkait di pemerintah maupaun kepada aparat penegak hukum, agar masalah seputar pengelolaan dana desa bagi kelangsungan pembangunan di desa Fatumonas bisa berjalan sesuai aturan hukum sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari dana desa”. Tandasnya. (DAS / ETBA)

Kategori : Seputar Kupang, Tanggal Post : Sun, 10 May 2020 12:41:36 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 80 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas