top
   
 
Kasus SARKES tamparan hukum ketidak adilan di NTT

KUPANG-SI. Kasus sarana kesehatan diduga merugikan keuangan Negara 15 Milyar merupakan tamparan hukum bagi ketidak-adilan di Nusa Tenggara Timur, karena  menyisahkan sejumlah pertanyaan.  Kejadian vulgar yang sangat mencengangkan masyarakat NTT sepertinya begitu saja terlupakan dengan adanya  hari berganti, bulan berganti dan bahkan berulang tahun, seiringnya pergantian dan pindahnya petinggi dan penyidik penguasa penegag hukum dari Kepolisian, Jaksa dan Hakim, oleh karena itu terdakwanyapun diduga selalu berubah-ubah sejalan perubahan waktu, berkas-berkas perkara dari actor-actor utama kasus tersebut sepertinya dihilangkan lantaran diduga terjadi kolusi antara lembaga peradilan (Kepolisian dan Kejaksaan) dengan para actor, seakan korupsi dibiarkan tetap berjamaah dalam lingkaran birokrasi dan pengusaha, Sehingga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam   kasus tersebut dibiarkan melanglang buana menikmati alam kebebasan, bahkan  diantaranya masih menduduki jabatan empuk dari Tahun 2001 sampai Tahun 2010 sebagai Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Status tersangka yang diembannya bagai direpublik mimpi dan kalau di republic mimpi yang diberi status tersangka masih bisa tertawa terbahak-bahak demikian menurut pengacara kondang Kota Kupang Alex Frans SH, ketika dimintai pendapatnya.

Simak saja status Sandra O Lumi, karyawan biasa pada FA. Antares Jakarta, namun dalam gelar perkara maret 2008 lalu statusnya sebagai karyawan biasa dinaikan oleh lembaga peradilan menjadi kuasa direktris FA. Antares. Setidaknya naiknya status tersebut adalah sebuah fenomena abnormal dalam lembaga peradilan kita dan kuat dugaan terjadi transaksi pasar gelap antara lembaga peradilan dengan pelaku utama kasus tersebut.

 

Hasil investigasi yang dilakukan Surya Inside ditemukan, dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan peralatan kesehatan tersebut, status Sandra O Lumi pada FA Antares-Jakarta hanyalah karywan biasa, sedangkan dalam akte notaris nomor 130, yang di keluarkan oleh notaries Silvester J Mambaifeto SH Notaris Kupang NTT, pada hari Jumat Tanggal 27 September Tahun 2002. Disebutkan dalam akte tersebut sebagai Pimpinan Cabangnya Nyonya Mimin Widyaningsih(copy akte notaris ada pada red) Mimin adalah Istri Iqbal Chandra (Bendahara DPD PDIP NTT saat itu)  seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Sandra Lumi adalah karyawan yang tidak tercatat dalam daftar susunan pengurus perusahan. Karena karyawan biasa maka namanya tidak tercantum sesuai yang di buat oleh Kepala Cabang yaitu

(1). Mimin Widyaningsih jabatan dalam perusahan sebagai Pimpinan Cabang, pengalaman kerja(tahun) 8 tahun, profesi keahlian Management.

(2).Iqbal M.Chandra, Jabatan dalam perusahan Bagian Administrasi dan Keuangan, pengalaman kerja(tahun) 13 tahun Profesi keahlian Management.

(3). Anselmus Wani Uma, Bagian Umum pengalaman 9 tahun dalam pembukuan.

(4). Siti Fatimah Hayati S.Si, bagian pemasaran pengalaman kerja 4 tahun bagian management.

(5). Rosnawati Tawi bagian promosi pengalaman kerja 5 tahun bagian akutansi. (6).Marinda Meo, staf pemasaran pengalaman 3 tahun bagian pembukuan dan

(7). Agustin Labu staf pemasaran pengalaman kerja 3 tahunbagian pembukuan. Daftar ini di buat  dan di tanda-tangani di kupang pada tanggal 1 Oktober 2002 oleh pimpinan cabang Fa.Antare Cabang Kupang Mimin Widyaningsih dengan stempel basah. Kita dapat melihat juga didalam Tanda Daftar Perusahanan Persekutuan Firma dengan nomor TDP,241345200449  yang dikeluarkan di kupang tanggal 03 Oktober tertanda Walikota Kupang Kepala Dinas Perindustrian Kota Kupang TH.Ludji SE. di dalamnya tertulis Kepala Cabang Fa.Antares Mimin Widyaningsih, Dan  Surat Izin Gangguan/SITU dengan nomor pendaftaran 788.45.503/2002, didalamnya pemilik perusahaan Mimin Widyaningsih yang ditanda tangani  kepala bagian ekonomi Pemkot, Maxmilian Frans,BA. Pada tanggal 1 Oktober 2002  Dan dalam Legalitas SIUP, dengan No.Perindag.KK.510/PB/cab/32/2002 juga didalamnya tertulis penanggung jawab cabang Mimin Widyaningsih surat ini juga ditanda tangan pada tanggal 03 Oktober 2002 oleh kepala perdagangan kota TH.Ludji, SE. Apalagi yang kurang seperti dalam surat yang di tujukan kepada Asosiasi Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium(GAKESLAB) NTT perihal Permohonan Menjadi Rekanan dari Fa.antares pada tanggal 12 Agustus 2002 di tanda-tangani Mimin Widyaningsih sebagai kepala cabang Fa Antares Kupang.

Walaupun fakta mengatakan lain, akan tetapi tetap saja kisah apes menimpa karyawan FA Antares-Jakarta, Sandra O. Lumi (korban) yang dikenakan pasal berlapis dalam sidang kasus korupsi proyek Sarana Kesehatan (Sarkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) propinsi NTT tahun anggaran 2002  yang sengaja dikorbankan demi menyelamatkan sang actor bersama kawan-kawannya yang ikut menikmati uang hasil mark up proyek sarkes. Penyidik dan masyarakat tentu belum melupakan kejadian awalnya dimana Polresta Kupang memeriksa aktor-aktor pelaku Sarkes hingga pada saat itu ada yang sampai pingsan dan juga sempat diinapkan pada hotel prodeo alias sel, tidak sampai pada menginap beberapa saat saja, bahkan sampai di tetapkan sebagai tersangka utama sebanyak sepuluh orang.Ironisnya yang sudah di tetapkan sebagai tersangka. Sampai dengan berita ini di turunkan belum semuanya didudukkan pada kursi pesakitan seperti kita lihat sang actor heboh Ir.Karel.y.Mboeik(mantan anggota DPR Propinsi dari partai pengusung PDIP) Dan Dr.Stef Bria Seran(Kadis Kesehatan dari tahun 2002 hingga sekarang) masih dengan leluasa berkeliaran menghirup udara bebas.

Kronologis tuntutan dalam persidangan lalu, Sandra O Lumi didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU), Asril, S.H dan Sherly Manutede, S.H, melakukan perbuatan koruspi senilai Rp 3.832.866.290,09 (Rp 3,8 miliar lebih) ketika melaksanakan proyek Sarkes di Dinkes NTT tahun 2002.

Sidang kasus korupsi proyek Sarkes di Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT dengan terdakwa sang karyawan

Ironisnya dalam persidangan pada saat itu, Sandra O Lumi yang adalah karyawan biasa namun dalam dakwaannya, JPU menempatkan Sandra O Lumi sebagai kontraktor pelaksana dalam pekerjaan proyek pengadaan sarana kesehatan (Sarkes) di Dinkes NTT tahun 2002. Alat-alat kesehatan tersebut untuk 56 puskesmas yang tersebar di sejumlah kabupaten di wilayah NTT.

Sidang kasus ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, DJ Sitanggang, S.H, didampingi empat hakim anggota, yakni Sugiyanto, S.H, Parhaenan Silitonga, S.H, Asiadi Sembiring, S.H dan I Made Pasek, S.H. Sementara terdakwa Sandra O Lumi didampingi penasihat hukumnya, Frans Tulung, S.H.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa Sandra O Lumi dalam kasus ini merupakan perbuatan melawan hukum dan tergolong perbuatan korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa Sandra O Lumi didakwa pasal berlapis, yakni melakukan korupsi sesuai pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair melakukan perbuatan korupsi sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dakwaan kesatu. Sementara untuk dakwaan kedua, menurut JPU, terdakwa Sandra O Lumi melakukan perbuatan korupsi sesuai pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan subsidair pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait status Sandra O Lumi yang dikenakan pasal berlapis tersebut, membuat Pengacara kondang Gabriel suku Kotan, SH, M.Si yang sekarang duduk sebagai DPR Propinsi NTT dari fraksi Partai Demokrat, menurutnya pihak lembaga peradilan seharusnya mencermati kronologis kasus tersebut dengan cerdas sehingga dalam menempatkan seseorang harus sesuai “ masa dulunya Sandra O Lumi sebagai karyawan biasa lantas sekarang tiba-tiba menjadi kuasa direktris, kenapa kok tiba-tiba berubah?” Tanya kotan, untuk itu dirinya menduga hanya untuk meloloskan pelaku utama, karyawan dijadikan sebagai tumbal, sembari mengingatkan agar lembaga peradilan jangan terjebak dengan praktik-praktik kotor, tegas suku kotan.

Dari Redaksi mengingatkan kembali bahwa suatu kasus besar tentunya akan tertulis dan tersiar baik lewat media masa maupun media elecktronik, sehingga redaksi mengajak kembali pada kita agar tidak menjadi pelupa atau pura – pura menjadi pelupa atau memang mengidap penyakit kronis yang namanya pelupa untuk melihat kembali sedikit dari sekian banyak Kliping Koran tulisan mengenai Kasus Sarkes dari beberapa media, tidak termasuk sepuluh edisi, tulisan pada Surat Kabar Umum Surya Inside tentang Kasus Sarana Kesehatan(Sarkes) yang terjadi di NTT.

1.POS KUPANG. SELASA 5 OKTOBER 2004 KASUS SARKES Satu Tahun, BAP SOL Dan SBS(Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT.Red) Mengendap Di Polisi

Kupang, PK.

Kurang lebih satu tahun lamanya berkas tersangka SOL dan SBS yang di duga terlibat kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek sarana kesehatan (Sarkes) di Dinas Kesehatan NTT, mengendap di polisi. Berkas tersebut baru satu kali dilimpahkan untuk dipelajari Jaksa Pemimpin Umum (JPU) Kejari Kupang. Setelah dikembalikan untuk dilengkapi, penyidik belum juga melimpahkan kembali berkas tersebut. Informasi yang dihimpun Pos Kupang berkas tersangka SOL dan SBS baru sekali dilimpahkan penyidik ke JPU untuk dipelajari. Setelah dikembalikan untuk diperbaiki, penyidik belum juga melimpakan kembali ke JPU.  Untuk berkas dr. SBS, kata sumber itu, baru sekali dipelajari dan belum dikembalikan penyidik Polresta Kupang. Sedangkan berkas tersangka SOL selaku bendahara proyek FA Antares baru sekali dipelajari dan pekan lalu dikembalikan untuk dilengkapi penyidik Polresta Kupang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kupang, Hindiyana S.H. melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Sukwanto Koho, S.H yang dikonfirmasi Pos Kupang membenarkan hal itu. Koho mengatakan prinsipnya JPU menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polresta Kupang untuk dipelajari kelengkapannya. “Dua berkas tersebut memang pernah kita pelajari. Berkas dr. SBS sudah kita pelajari dan kita kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Namun sampai saat ini penyidik belum melimpahkan kembali. Berkas SOL selaku bendahara proyek FA Antares – Jakarta sudah dipelajari dan sudah dikembalikan ke penyidik  Sabtu (18/9) lalu untuk dilengkapi. Kalau tidak salah, kita baru mempelajari berkas dr. SBS satu   kali. SOL baru dilimpahkan dan telah dikembalikan kepada polisi. Tidak salah P – 18 tanggal 16 September dan P – 19 tanggal 18 September 2004,” kata Koho di Kejari Kupang Senin (4/10) siang.

Kedua berkas tersebut, kata Koho, sejak dikembalikan belum ada perubahan. “Kita mengharapkan kedua berkas  ini segera dilengkapi penyidik agar dipelajari jaksa untuk proses hukum selanjutnya.” Kata Koho.

Koho menjelaskan, berkas dr. SBS pernah dipelajari JPU tetapi belum lengkap sehingga dikembalikan ke polisi dengan petunjuk lengkap dari JPU. (ris)

2. POS KUPANG.     RABU 6  OKTOBER 2004

Penyidik Diminta Tunjuk Bukti Keterlibatan MT dan NS

Kupang, PK.

Penyidik Polresta Kupang diminta membuktikan perbuatan materiil yang telah disangkakan kepada dua tersangka, MT dan NS dalam kasus dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisma (KKN) proyek pengadaan sarana kesehatan (Sarkes) di Dinas Kesehatan Propinsi NTT, dengan nilai mendekati Rp. 15 miliar. Pembuktian itu perlu agar diketahui secara jelas perbuatan yang  telah dilakukan para tersangka yang menimbulkan kerugian negara. Permintaan itu tercantum dalam salah satu petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kupang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan kepada penyidik Polresta Kupang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  Kupang Hindiyana S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Sukwanto Koho, S.H yang dikonfirmasi selasa (5/10), membenarkan hal itu. Koho menjelaskan, petunjuk tersebut sudah di sampaikan kepada penyidik Polresta Kupang dalam gelar perkara belum lama ini di Mapolresta Kupang. Gelar tersebut  belum mencapai titik temu tapi disepakati selalu ada koordinasi antara    kedua lembaga itu guna menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. “Memang belum ada titik temu dalam gelar perkara tersebut. Tetapi kita diperintahkan masing – masing pimpinan untuk melakukan koordinasi berlanjut dalam perkara ini. Kita pun mengharapkan ada penyelesaian secara cepat dengan penyidik Polresta Kupang dan memenuhi petunjuk tersebut,” ujar Koho. Koho mengatakan, petunjuk tersebut selama ini sudah disampaikan tapi belum dilengkapi secara benar dan baik sehingga dikembalikan berkas dua tersangka tersebut. Petunjuk itu perlu karena pasal yang dikenakan kepada tersangka adalah tindak pidana korupsi. “Kita minta penyidik membuktikan perbuatan materiil para tersangka dengan memfokuskan keterangan saksi – saksi yang menjelaskan perbuatan dua tersangka itu. JPU perlu mengetahui perbuatan mereka sejauhmana dalam kasus ini,” jelas Koho, Koho mengatakan, berkaitan dengan itu, maka penyidik perlu memperhatikan pasal – pasal yang di sangkakan kepada para tersangka yang telah dikenakan.

Koho menegaskan, petunjuk JPU tersebut sangat penting dalam perkara ini di tingkat pengadilan nanti. “Kita perlu mengetahui secara jelas dari awal sehingga tidak kerepotan ketika di persidangan nanti. Kita tidak ingin di persidangan ada hal – hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Yang menghadapi perkara ini sampai putusan pidana adalah JPU.” Tegas Koho.

Koho mengharapkan berkas yang masih ada  di tangan penyidik Polresta Kupang dapat diperhatikan petunjuknya guna di pelajari kembali JPU. “kita menunggu penyidik Polresta Kupang melengkapi berkas tersebut dan adanya koordinasi untuk menyelesaikan perkara ini.” Ujar Koho. (ris/alf)

3. KURSOR 30 JUNI 2003

Anggota Fraksi PG kunjungi Ir. KYM dan dr. SBS di tahanan.

Kota Baru, KURSOR.

Anggota Fraksi Partai Golkar (PG) DPRD NTT yang dipimpin Drs. Mell Adoe Sabtu (28/6), mengunjungi Ketua Fraksi PDIP  NTT, Ir. KYM dan Kepala Dinas Kesehatan NTT dr. SBS yang kini ditahan Polresta Kupang dalam kasus dugaan korupsi dana proyek sarkes senilai Rp. 15 M.

Seperti yang disaksikan KURSOR di Mapolresta pukul 11.00 Wita sejumlah anggota DPRD NTT dari FPG seperti Drs. Mell Adoe, Daniel polin, Umbu Pura Woha, Tom Taibenu, Daniel Banunaek, Philips Manafe, S. P. Mella tiba di Mapolresta Kupang. Sekitar pukul 11.15 Wita usai meminta ijin kepada Wakapolresta Kupang, Kompol.  Drs. Sunarwan Sumirat, tujuh anggota DPRD NTT itu menuju ruang tahanan yang berada di bagian timur dari Mapolresta. Saat bertemu di tempat jenguk yang mana sejumlah anggota DPRD berada di luar tahanan dan kedua tersangka tetap berada dalam ruang tahanan. Mereka kemudian berjabatan tangan dan kedengaran Mell Adoe menanyakan kondisi kesehatan KYM dan SBS. Selain itu Mell Adoe juga menguatkan kedua tersangka yang telah dijebloskan ke ruang tahanan sabtu (21/6), “ikut saja aturan hukum yang benar akan tetap benar” tegas Adoe. Ir. KYM saat itu mengenakan kaos warna biru dan dr. SBS training warna biru bergaris putih di lengan. Setelah bertemu hampir 15 menit kemudian ketujuh anggota DPRD NTT itu meninggalkan Polresta Kupang.

Terima Kasih Polisi

Sementara itu, Mell Adoe yang dihubungi usai menghadap Wakapolresta Kupang sabtu siang mengatakan maksud kedatangan mereka ke Polresta Kupang untuk bertemu dengan Kapolresta menyampaikan terima kasih atas pengamanan selama suksesi gubernur  berlangsung hingga puncaknya pada pemilihan gubernur – wagub Kamis (19/6)  yang berlangsung aman dan tertib. Menyinggung apakah kedatangan anggota DPRD NTT untuk mengajukan penangguhan  penahanan terhadap Ir. KYM, Mell Adoe menegaskan tidak benar. “kedatangan kami ke sini sebagai anggota Panmil Gubernu – Wagub untuk menyampaikan terima kasih kepada polisi Khususnya Polresta Kupang,” tegasnya. Dia menjelaskan tidak ada yang istimewa dalam pembicaraan dengan Wakapolresta Kupang, Kompol. Drs. Sunarwan Sumirat yang di hubungi secara terpisah di ruang kerjanya menjelaskan kedatangan dari anggota DPRD NTT itu untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polresta Kupang.

Rencananya mereka kata Sumirat hendak bertemu dengan Kapolresta AKBP. Drs. Viktor Edison Simanjuntak tetapi karena Kapolresta sementara sakit sehingga mereka menemuinya untuk menyampaikan ucapan terima kasih itu. Dia menjelaskan sama sekali mereka tidak menyinggung mengenai kasus sarkes yang sedang ditangani penyidik Polresta Kupang saat ini. Begitupun dengan permintaan penangguhan tidak dibicarkan sama sekali saat pertemuan yang berlangsung hampir 15 menit itu. (abe)

 

4. KURSOR 30 JUNI 2003

SBS dan KYM belum dititipkan di LP

KotaBaru, KURSOR

Tahanan kasus Sarkes, SBS dan KYM untk sementara belum dititip ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penfui, karena akan mengganggu proses pemeriksaan, terutama tentang aliran dana kasus tersebut.

Peryataan ini diberikan Wakapolresta Kupang, Kompol. Drs. Sunarwan Sumirat saat di temui di ruang kerjanya, Sabtu (28/6). Menurut Sumirat, kedua tersangka ini sewaktu – waktu harus diperiksa jika dibutuhkan. Sehingga kalau telah dititipkan ke LP maka bisa mengganggu proses pemeriksaan terhadap tersangka.

Tersangka US yang telah dititipkan di LP beberapa waktu lalu terpaksa diambil kembali karena setiap saat selalu diperiksa. Begitupun dengan kedua tersangka yang saat ini sedang ditahan. Penyidik setiap saat bisa melakukan pemeriksaan bila ada perkembangan informasi. “Pemeriksaan bisa saja dari hasil cerita – cerita kemudian muncul materi pertanyaan yang harus di tanyakan maka harus melalui proses pemeriksaan” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai kapan penangguhan penahanan dari kedua tersangka akan direstui, Wakapolresta Sumirat menjelaskan bahwa kalau penangguhan penahanan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. “saat ini kan polisi masih menggali data mengenai aliran dana tersebut sehingga kedua tersangka masih dibutuhkan untuk diperiksa secara intensif,” tegasnya.

Pemeriksaan intensif itu kata Sumirat Karena penyidik masih membutuhkan data mengenai  aliran dana yang diselewengkan dana sekitar 200 juta dari pmeriksaan saksi dan tersangka. Dan yang telah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti mencapai Rp. 143 Juta. Menurut Sumirat, angka ini sama sekali sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPKP) yang telah diserahkan kepada penyidik yang mana nilai kerugian sebesar Rp. 3,83 miliar. (abe)

5. POS KUPANG, 2 JULI 2003

Haba sebut nama Joan Tallo dan Lebu Raya

“Saya dengar langsung dari gubernur kalau ada keterlibatan orang lain (dalam kasus KKN Proyek sarkes, Red) seperti Joan Tallo, Frans Lebu Raya, dan Yani Mboeik.” (Anton Haba)

Kupang, PK

Mantan Ketua DPD PDIP NTT, Anton Haba, menyebut dua nama baru yang diduga terlibat dalam proyek sarkes di Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT. Kepada wartawan seusai memberikan keterangan sebagai saksi di Mapolresta Kupang, selasa (1/7), Haba menyebut nama Joan Tallo serta Ketua DPD PDIP NTT, Drs. Frans Lebu Raya. Joan Tallo adalah putra Gubernur NTT, Piet A. Tallo, S.H.

“Saya dengar langsung dari gubernur kalau ada keterlibatan orang lain (dalam kasus KKN Proyek sarkes, Red) seperti Joan Tallo, Frans Lebu Raya, dan Yani Mboeik.” Mereka ini melibatkan pihak ke tiga dalam kegiatan road race pembangunan       gedung DPD PDI Perjuangan NTT dan kegiatan HUT PDIP di TTS dengan kompensasinya proyek sarkes ini,” kata Anton Haba di Mapolresta Kupang, Selasa (1/7) sore.

AntonHabadiperiksa sekitar satu setengah jam lamanya oleh penyidik pembantu, Bripda. Bobi Mooy Nafi, di ruang Kasat Reskrim Polresta Kupang. Dia memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan KKN proyek Sarkes (sarana kesehatan) di Dinkes NTT tahun anggaran 2002 dengan nilai kontrak mendekati Rp. 15 Miliar. Menurut hasil audit BPKP Perwakilan NTT, kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar Rp. 3.83 miliar.

AntonHabamenjelaskan, pada pemeriksaan tersebut ia menjawab 10 pertanyaan penyidik seputar apa yang diketahuinya tentang proses tender proyek sarkes. “Apa yang saya ketahui  sudah saya sampaikan kepada penyidik. Saat ini saya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi karena sebelumnya saya mengetahui kalau proyek ini bermasalah,” kata ketua DPD Partai Peloor NTT itu.

Mengenai indikasi penyimpangan dalam proyek sarkes berupa pengadaan alat – alat kesehatan, kedokteran dan KB untuk 56  Puskesmas……………………….!!!!!!!! Sedikit dari kliping Koran yang tertulis ini tidak semua redaksi dapat memuatnya dalam berita kali ini, masih banyak yang  tersimpan pada redaksi Surya Inside. Walaupun sedikit dapat mengingatkan kembali pada kita, timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Masyarakat begitu sulit mendapatkan suatu kepastian hukum untuk sesuatu kasus yang terindikasi melibatkan pejabat dalam birokrasi maupun pengusaha, sedangkan kepastian hukum begitu cepat didapat bagi masyarakat yang menengah kebawah...???????? Menurut salah satu pengacara Kota Kupang Alex Frans SH,mengatakan, Jawabannya ada pada penegag hukum(Polisi, Jaksa dan Hakim). [Herry.Battileo]

Kategori : Kriminal, Tanggal Post : Sat, 13 Mar 2010 03:45:07 AM, Kontributor : Herry.Battileo, Dibaca : 4824 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas