top
   
 
Ir. PAUL LIANTO MANA JANJIMU ATAS KEMATIAN TKI, JODY MAUNABEN

Kupang-SI. Kematian Jhodi Maunaben pada tahun 2008, seperti yang di beritakan Surya Inside waktu lalu, pada edisi 68 tanggal 4 agustus 2009,Tarsan ahli waris yang di dampingi team Surya Inside, pada saat  Jumat (10/7/09) menemui ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ir.Paul Lianto di Kantornya PT.Citra Bina Tenaga Mandiri, Jalan Manafe Kelurahan Oebufu, kota Kupang NTT.  Paul yang didampingi beberapa direktur mengatakan sebagai ketua asosiasi sangat menyesal dengan kejadian. Paul setelah mengecek dokumen, dengan tanggap Paul langsung menelpon pemilik perkebunan dokter Voo, team surya Inside menyaksikan sendiri jawaban pemilik perkebunan tidak serius dan langsung mematikan mobillenya. Terhadap perlakuan ini Paul dengan nada marah dan kesal menyatakan pihak asosiasi akan berusaha maksimal mencari tahu data PJTKI yang mengirim Jodhi. Dari kasus ini Paul memberitahukan pada Tarsan seharusnya ahli waris mendapatkan asuransi sebesar Rp.45 juta, dan asuransi kematian karena kecelakaan dari pemerintah Malaysia sebesar kurang lebih Rp.60 juta sampai Rp.90 juta. Lebih lanjut Paul berjanji akan membantu maksimal keluarga korban atau ahli waris untuk mendapatkan haknya. Di depan team Surya Inside juga Paul berjanji pada kakak kandung Jodhi untuk hari ini senin tanggal 13 juli 2009  kembali ke kantor Paul, dalam pengurusan uang tabungan pada bank yang di tabung oleh almarhum sehingga dapat di ambil oleh ahli waris dari almarhum Jodhi Maunaben.Akan tetapi apes bagi Tarsan sang ahli waris, jangankan kabar mengenai hak asuransi, untuk mengurus uang tabungan almarhum yang di simpan pada Bank Negara 46, sebesar Rp.15 juta, ketika Tarsan sudah di antar oleh Pemimpin Redaksi Surya Inside ke kantor PJTKI milik Paul Lianto, sesampai di sana ternyata Kami, Pemred dan Tarsan ahli waris hanya menemui keke­cewaan, berhubung Paul ketika di hubungi per telephon genggam beberapa kali tidak di angkat, akhirnya Kami di terima salah satu Direktur yang namanya terakhir di ketahui bernama Elvis. Menurut Elvis kalau TKI tersebut di berangkatkan oleh PJTKInya maka ahli waris bisa di bantu dalam mengurus uang almarhum pada bank, sehingga Elvis meminta untuk ahli warisnya mengurus sendiri. Lebih lucu lagi Elvis yang sebagai bawahan Paul Lianto, pada saat Paul janjikan untuk membantu mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan almarhum Jhodi, hadir pada pertemuan tanggal 10 juli 2009.  Kejadian ini sebelum Paul menjadi anggota DPD pada DPRI, hingga sekarang berita di turunkan, seakan Paul cuci tangan dengan janjinya. Kemiskinan sering menjadi pelecehan penghargaan terhadap sesama manusia. Hal ini terasa pada keluarga Maunaben asal Manubelon kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu kecamatan pada Kabupaten Kupang yang sangat terbalakang pembangunan infrastrukturnya. Ceriteranya, Maunaben yang di berangkatkan oleh salah satu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI) yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur  tidak bertanggung jawab dan sangat tidak ber­perikemanusiaan terhadap kematianJodhy Maunaben, demikian menurut kakak kandung dari Jodhy, Tarsan Maunaben saat di temui di rumahnya kampung Manubelon. Lebih lanjut Tarsan mengatakan PJTKI ini memberangkatkan adiknya tahun 2007 menuju Malaysia dan bekerja pada perkebunan kelapa sawit, Tarsan berkisah pada tahun 2008 bulan Mei kabar dari Malaysia, adik kandungnya yang telah berusia 23 tahun meninggal oleh karena kecelakaan, anak petani miskin ini yang sehari-harinya bekerja dikebun menggantikan almarhum ayahnya untuk menafkahi ibu yang sudah tua memberitahukan keluarga dan menanti kedatangan jenazah adiknya Jodhy Maunaben, akan tetapi dalam penantiannya bersama keluarga, menurut Tarsan, jasad adiknya tidak pernah kunjung tiba. Pada bulan Januari tahun 2009 salah satu teman adiknya datang ke kampung dengan membawa foto-foto jenazah dan memberitahukan kepada kami adiknya telah di kuburkan di Kinabalu Sabah Malaysia.

Masih menurut Tarsan kami sangat terpukul dengan kabar ter­sebut karena setahu kami tidak ada persetujuan orang tua atau keluarga seharusnya jenazah dipulangkan ke Indonesia yang menurut Tarsan merupakan tanggung jawab dari PJTKI yang mengirim adiknya. Sebagai informasi keluarga kami tidak mengetahui PJTKI mana yang mengirimnya ke Malaysia. Ketika di desak Surya Inside mengenai dokumen kebe­rangkatan keluarga hanya bisa menunjukan foto copy passport dengan nomor AL237604 yang berlaku sampai dengan 11 Maret 2011, passport ini ditanda tangani Kepala Kantor Imigrasi H. Jumari, SH Nip. 040031677, ketika ditanya passport aslinya Tarsan mengatakan pembawa dokumen tidak mengetahui dimana passport asli itu berada. Selain foto copy passport ada surat laporan polisi yang ditanda tangani oleh majikan adiknya Dokter Voo Kyuk Fah perusahaan Borneo dengan alamat Keke Jln Kota Marudu Malaysia dan beberapa dokumen kematian serta surat penguburan. Terhadap kasus ini Pemred Surya Inside membawa Kakak kandung korban dari Manubelon ke Kupang agar dapat mencari tahu seluruh kejadian dan seluruh kewajiban yang harus di penuhi oleh PJTKI terhadap kematian Jodhi. Ketika Tarsan kemarin di temui surya inside mengatakan masih ingat dengan pernyataan Paul pada saat pertama pertemuan dikantornya Jumat(10/7/09) Paul katakanya “Saya memang sengaja mau masuk DPD ini untuk lebih bersuara keras supaya lebih dekat dengan jalur-jalur pemerintahan yang ada mungkin Menaker dan bila perlu dengan Presiden”,  masih lanjut Paul,  kita cerita untung ruginya orang bekerja diluar negeri, agar oknum-oknum yang suka berkolusi dengan hal illegal ditindak tegas dan yang ke ke Malaysia tanpa memiliki pasport, sehingga  kalau pasport yang dikeluarkan tentunya negara, siapa pemainnya,  negara mengeluarkan  pasport dengan alasan dia sebagai lawatan atau turis, tetapi kita bisa  lihat gaya orang itu, apakah berangkat dengan tangan kosong dan apakah dia potongan tenaga kerja, dan kalau ini bisa disaring maka tanaga kerja kita di Malaysia akan lebih terangkat dan semua kejadian dan semua resiko itu untuk kita akan diperkecil. Menurut Tarsan, mana janjinya Paul terhadap kapasitasnya sebagai ketua APJATI NTT dan sekarang tentunya sudah jadi anggota DPD lebih dekat Menaker dan birokarasi terkait, sehingga bisa merealisasi janjinya.
Yang terekam oleh Surya Inside Paul katakan pada saat itu,  ada pengiriman tenaga kerja dibawah umur, sempat ditangkap namun dilepas tidak tahu persoalan sejauh mana, hal ini dapat merusak citra PJTKI atau asosiasi. sebenarnya undang-undang kita sudah cukup tegas tapi saya melihat bahwa oknum selalu beralasan bahwa dasar hukum kurang, saya berharap bahwa mungkin anggota DPR yang baru dan DPD yang baru (maksudnya sekarang termasuk Paul. Red) bisa lebih tegas lagi karena sekarang Perda-Perda pun sudah ada, terus-terang terbuka saja kalau tidak ada kolusi pada orang dalam dan orang luar tidak mungkin  terjadi persoalan-persoalan yang di hadapi para TKI maupun TKW. Bilamana ada yang kirim illegal, harus di tangkap dan diproses hukum. Dalam undang-undang no 39 sudah jelas bahwa orang per-orang tidak boleh, itu hukumnanya masuk penjara 5 tahun atau denda 5 miliar, banyaknya aturan yang sudah di buat, undang-undang, Perda tidak akan membuat takut, karena pekerjaan illegal itu beda-beda tipis dengan narkoba jadi kalau orang mengerti bagaimana cara narkoba bekerja itu sama juga dengan illegal ini, banyak sekali uang yang bisa dimainkan sehingga hukum susah ditegakan
 saya sendiri bersama APJATI sudah berulang kali menangkap orang, dan orang itu dari Malaysia ketika  diproses 3 sampai 4 bulan dilepas lagi tapi anak-anak sempat dibawa, ketika di tanya diproses dimana? Paul dengan tegas mengatakan diprosenya di Polresta dan nama orang dari Malaysia tersebut yaitu Ve lui orang keturunan india. Malaysia ini yang rekrut anak-anak langsung disini, kami hanya berharap ada kesadaran saja dari pihak kepolisian.
 Lebih rinci Paul beberkan pekerja di Hongkong 1 bulan 5,5 juta nah kalau 1 tahun 66 juta, kalau 1000 orang kita sudah triliun dapatnya,  negara tidak berpikir sampai disini dan itu yang saya lihat ada kelemahannya, inilah yang memicu dan menggoda oknum-oknum pejabat kita untuk berkolusi, Janji besar sebelum menjadi anggota DPD dan sekarang sudah menjadi anggota DPD Pusat dan masih melekat jabatan ketua Asosiasi atau APJATI Nusa Tenggara Timur, Alex Frans SH salah satu pengacara Kota Kupang mengatakan sudah seharusnya Paul Lianto sebagai ketua APJATI ikut bertanggung jawab secara moril kepada pihak keluarga korban, tidak selayaknya di telantarkan kasus tersebut dengan hanya janji dan omong aturan. Masih menurut Alex, sebagai ketua APJATI, apalagi sebagai anggota DPD, harusnya lebih proaktif menghubungi KBRI yang ada di Malaysia untuk meminta bantuan secepatnya karena dilihat dari bukti yang ada sudah jelas majikan dari korban  diketahui dan apalagi ada tertulis nomor telephon dan juga surat laporan kepada kepolisian Malaysia tentang kematian Jhodi yang di akibatkan oleh kecelakaan kendaraan roda empat dalam perkebunan majikan Jhodi.

 

 Menurut Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya,  terhadap kasus Jody Maunaben, saya minta ditelusuri dengan baik mulai dari status yang bersangkutan, siapa atau PJTKI mana yang mengirimnya, kami Pemerintah tentu akan tindaklanjuti serta meminta  pertanggungjawaban dari PJTKI yang mengirimnya, se­bab-sebab kematiannya, kenapa  dia me­ninggal. Menurut Frans, kalau kematian diakibatkan oleh   karena tabrakan maka seharusnya ada proses hukum disana dan kemudian ada asuransinya, saya akan panggil dinas nakertrans untuk menelusuri persoalan ini.

Masih menurut Frans, saya akan meminta dinas terkait untuk menelusuri kasus ini dan juga terutama PJTKI yang mengirim Jhody, harus dimintai pertanggungjawabannya, tidak bisa membiarkan seperti itu, karena kalau melalui PJTKI selalu ada komunikasi anatara pekerja dengan PJTKI yang mengirimnya sampai pada mereka kembali. Frans meminta untuk APJATI NTT lebih proaktif dalam kasus kematian Jhodi.

 Lebih lanjut Gubernur Frans mengatakan, tentu kita tidak bisa melarang orang pergi, apalagi pergi untuk mencari kerja, akan tetapi saya juga selalu menghimbau, kalau memang ingin pergi mencari kerja harus melalui jalur yang legal, itu hal yang sangat penting dan untuk itu kepada masyarakat, dan  kepada pemerintah sampai kepada yang paling bawah supaya memberikan perhatian jika ada warganya yang mau berangkat ke mana dia harus tahu, apakah ini ada proses yang legal, siapa yang rekrut dia, PJTKI bisa bertanggung jawab atau tidak, itu himbauan kepada  masyarakat dan juga harus mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan disana dan lengkapi diri dengan ketrampilan-ketrampilan sesuai dengan pekerjaan yang ada disana.

Masih menurut Frans ketika di temui Surya Inside di ruangannya waktu lalu menga­takan, kepada PJTKI kalau berniat mau menbantu masyarakat disini untuk mendapatkan pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jangan menjadikan masya­rakat disini sebagai objek untuk mendapatkan sesuatu di balik itu, karena tentu rasa kemanusiaan harus dikedepankan, dan juga harus membekali para calon TKI itu dengan ketrampilan-ketrampilan,

kita harus mendorong tenaga kerja yang lebih punya ilmu seperti contohnya perawat dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan diluar negeri. Menurut Frans, saya sudah berulang kali menghimbau untuk tertibkan  PJTKI, bagi PJTKI yang dianggap “Nakal” harus di tutup, ditambahkannya memang mereka sering berdalih bahwa akan dibawah ke kantor pusatnya tapi kadang-kadang ada praktek lain dibalik itu seperti Petugas Luar yang merekrut atas nama perusahaan lain, namun dalam perjalanannya di over ke perusahaan lain

saya sudah minta kepada instansi teknis untuk menertibkan PJTKI dan dulu kita sudah menertibkan itu. Seluruh PJTKI yang mau beroperasi disini harus menempatkan atau menitip sejumlah uang pada bank yang sudah di sepakati. Uang itu dibiarkan sampai selesai kontrak. Uang itu akan digunakan  kalau ada masalah  untuk mengurus masalah itu, ini adalah salah satu upaya dan kalau “nakal” ya dihentikan sebab nanti korban semakin banyak, Kalau memang sebagai APJATI adalah asosiasi yang memayungi PJTKI seharusnya malakukan penertiban secara internal.

APJATI seharusnya juga ikut menelusuri, siapa yang mengirimnya, PJTKI mana yang mengirim Jhodi ke Malaysia. Demikian pinta Gubernur Drs. Frans Lebu Raya.Terhadap kasus kematian Jhodi Maunaben, Alex Frans SH, mengatakan  pemerintah NTT harus melindungi warganya, jangan  jadi pemerintah hanya melepas keberangkatan TKI, tapi paling tidak dia punya upaya untuk melindungi warganya, harus ada hubungnya dengan pemerintah Negara yang dituju para TKI dan TKW, karena dari sini juga tenaga kerja keluar negerinya cukup banyak jadi bagaimana dia membuka akses selain melalui departemen luar negeri, juga sebagai pemerintah otonom harus punya akses dengan KBRI diluar negeri, sehingga dengan kejadian-kejadian seperti kematian Jhodi, kita bisa mengetahui
bagaimana dia bisa pulangkan, orang kita apakah masih hidup dan menemui masalah atau sudah jadi mayat
Alex sangat menyayangkan dengan kejadian kematian Jhodi yang telah meninggal dari  tahun 2008, mengapa sampai orang tua ataupun keluarga di NTT tidak di kabarkan malahan di kuburkan secara diam-diam. Kalau pemerintah NTT ada akses dengan KBRI mungkin bisa memfasilitasinya. Harapan Alex kepada pemerintah propinsi, bukan saja pemerintah propinsi tapi semua unsur dalam pemerintahan propinsi NTT dan Masyarakat dari kabupaten, kota, bagaimana berupaya melindungi tenaga kerja dan ini yang menjadi salah satu  tugas pemerintah. Lebih lanjut Alex mengatakan, masyarakat sudah memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, tapi kerjaannya  hanya untuk mutasi orang tapi hal-hal begini sudah seharusnya mengurus warganya, Alex katakan harus di urus dong, sebagai Pemerintah  harus tangani warganya yang susah dan seharusnya mereka patut tahu, bukan katakan tidak tahu.Lebih jauh Alex Frans, SH katakan  seharusnya Paul Lianto sebagai ketua APJATI ikut bertanggung jawab secara moril kepada pihak keluarga korban, tidak selayaknya di telantarkan kasus tersebut dengan hanya janji-janjinya. Menurut Alex, sebagai ketua APJATI harusnya lebih proaktif menghubungi KBRI yang ada di Malaysia untuk meminta bantuan secepatnya karena dilihat dari bukti yang ada sudah jelas majikan dari almarhum diketahui, apalagi ada tertulis nomor telephon dan juga surat laporan kepada kepolisian Malaysia tentang kematian Jhodi yang di akibatkan oleh kecelakaan kendaraan roda empat dalam perkebunan majikan Jhodi.(team)

Kategori : Kriminal, Tanggal Post : Wed, 07 Apr 2010 23:39:58 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 2312 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas