top
   
 
TINDAK PIDANA PERZINAHAN (SELINGKUH) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

 ( Oleh : Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH. )

Dalam beberapa bulan terakhir, Tindak Pidana Perzinahan (akrab kita sebut dengan istilah selingkuh) menjadi berita yang sangat populer pada hampir semua media masa terbitan Nusa Tenggara Timur. Simak saja ketika Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan jajarannya dalam rangka menyambut Bulan Puasa bagi Umat Islam beberapa waktu lalu dan menyambut hari raya Natal bagi Umat Kristiani serta Tahun Baru, menggelar Operasi Cipta Kondisi terhadap berbagai Penyakit Masyarakat (Pekat), dan hasilnya banyak sekali pasangan (laki-laki dan Perempuan bukan suami istri) terjaring dalam kamar (room) disetiap club-club malam, hotel, Kos-kosan, dan tempat-tempat prostitusi yang tersebar didaerah ini (Kota Kasih ....??), yang diduga adalah pasangan selingkuh. Dikatakan diduga pasangan selingkuh oleh karena pada para pasangan yang terjaring operasi pekat dimaksud, kedapatan berduaan baik itu laki-laki yang telah menikah namun bukan dengan istrinya, demikian sebaliknya.

Pasangan-pasangan yang diduga selingkuh ini, berasal dari berbagai status yang ada dalam strata kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan pada kesempatan ini saya ingin mengkaji dari sisi hukum pidana positif (hukum yang sementara berlaku) kita, karena seolah-olah  sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana kita tidak memberi efek balik dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan saya justru ada sedikit kelemahan dari keberadaan aturan tentang tindak pidana perzinahan yang ada dalam hukum pidana materil kita (KUHP), yang sekiranya memberi peluang (dijadikan kesempatan) kepada laki-laki/perempuan yang telah menikah untuk berzinah/selingkuh. Pernyataan saya diatas justru seolah-olah bertolak belakang dengan pernyataan beberapa ahli hukum (walaupun ada ahli hukum yang menolak pendapat ini) yang menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang Ultimum Remedium atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai Ultimum Remedium dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh) saja sudah tidak mempan, lalu harus bagaimana lagi ? (memang masih banyak faktor yang bisa dipergunakan untuk mengubah perilaku hidup manusia).

Hukum Pidana Materil kita yang telah terkodifikasi (KUHP-Kitab Undang Undang Hukum Pidana), menempatkan Tindak Pidana Perzinahan sebagai sebuah Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 K