top
   
 
GUBERNUR NTT LANGGAR UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

 Kupang-SI.  Ijin yang diberikan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs Frans Lebu Raya, kepada PT. Fathi Resourches untuk melakukan kegiatan eksplorasi penambangan emas di kawasan hutan taman nasional Wangga Meti di Pulau Sumba, dinilai telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang pertambangan.
    Terkait ijin kepada PT. Fathi Resourches untuk mengeksplorasi penambangan emas di Taman Nasional Wanggameti, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik, kepada wartawan di kantornya akhir pekan lalu mengatakan bahwa Gubernur NTT telah melakukan pelanggaran serius terhadap UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang kemudian dipertegas dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dan serta PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang ijin eksplorasi tambang.
    "Kalau kita bicara dari sudut UU dan PP yang tadi saya sebutkan, itu jelas bahwa Gubernur NTT tidak berhak mengeluarkan ijin untuk PT. Fathi Resourches", ungkap Lery Mboeik.
    UU Nomor 11 Tahun 1967 memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mengeluarkan ijin ekplorasi penambangan diarela seluas 5000 Ha. Namun faktanya, gubernur memberikan ijin kepada PT. Fathi Respurches untuk melakukan kegiatan eksplorasi diarela seluas 300 ribu Ha. Sementara PT. Fathi Resourches sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 diwajibkan untuk melakukan sejumlah penyesusian. Namun faktanya, luas areal eksplorasi yang semula 300 ribu Ha, kemudian diturunkan menjadi sekitar 99 ribu Ha, atau masih jauh dari luas areal yang menjadi kewenangan gubernur untuk mengeluarkan ijin.
    Lerry Mboeik mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak Departemen Pertambangan dan ternyata apa yang dilakukan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sama sekali tidak diketahui oleh pihak terkait di pusat. Dan dari Departemen Pertambangan mengatakan, areal eksplorasi mangan jika diatas 5 ribu hektare maka itu adalah hak menteri untuk mengeluarkan izin penambangan. "Artinya bahwa Gubernur keluarkan izin di Sumba Timur itu sudah salah," kata Direktris PIAR NTT ini.
    Dengan adanya permasalahan ini, Lery Mboeik menduga jika Gubernur Frans Lebu Raya telah menempatkan orang yang Sumber Daya Manusianya (SDM) sangat lemah pada dinas pertambangan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga kelemahan pemeritah NTT adalah tidak melihat adanya PP 22/2010 dan PP 23/2010 yang mengatur tentang pertambangan.  Pemerintah NTT seharusnya merespon terhadap aturan yang mengatur tentag pertambangan.

Ditempat lain pengacara kondang, Alex Frans SH, mengatakan ketika terjadi pelanggaran terhadap 2 aturan pemerintah, dan dapat merugikan negara, maka pelanggaran yang bersifat tetap, maka tidak sulit untuk penegag hukum dapat menyeret pelakunya ke hadapan pengadilan sebagai terdakwa.(Herry.B).

Kategori : Kriminal, Tanggal Post : Fri, 20 Aug 2010 22:06:56 PM, Kontributor : Herry.B, Dibaca : 1797 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas