top
   
 
Penetapan Status Tersangka ’Profesional Judgement’ Penyidik

Daftar nama pejabat birokrat tingkat provinsi, walikota, bupati, para pejabat lainnya, dan Pengusaha sebagai tersangka perkara kasus korupsi menghiasai sejumlah media bertahun – tahun, namun masih dalam status pejabat, dan bahkan calon pejabat dengan status tersangka.

Anehnya para raja yang disebutkan dalam pemberitaan hingga saat ini masih duduk disinggasanannya tanpa terusik oleh status tersangka. Bahkan, adapula yang tanpa malu malu saat ini sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon pemimpin daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan tingkat pusat, seolah olah bagai makluk tak tersentuh yang dalam dunia mafia di negeri romawi disebut dengan “The Untouchables”.

Banyak pertanyaan yang berkecamuk dan nyaris tidak terlogikakan menurut akal sehat, siapa gerangan dan apa kiat menyiasati atau menikmati status tersangka, kalau bukan orang tertentu karena tingkat kebugaran secara materi, atau terpandang karena memiliki hubungan yang spesifik dengan lingkaran elit kekuasaan atau politik yang sedang naik daun, maka cerita diatas merupakan fenomena umum keseharian dan kita sebagai masyarakat awam tidak perlu frustasi. Hal yang paling realistis dan dalam hati ngedumel “ awas lu... selesai abis masa kroni lu bertenggermugo mugo gusti Allah……”.

Pertanyaan yang menggelitik yang perlu dicari jawabannya adalah mengapa ada raja-raja yang tercokok, dan mengapa ada raja-raja yang sudah jelas terindikasi dengan keluarnya pernyataan pejabat yang berkompeten tentang status ketersangkaan seseorang, namun kenyataan, mereka yang namanya tercantum maupun krooninya masih juga duduk disinggasana kerajaan. Yang perlu diklarifikasi adalah apakah status sebagai tersangka hanyalah sebutan tanpa makna, upaya politisasi oleh sekelompok orang atau kelompok kepentingan untuk mendeskreditkan orang lain dalam bentuk pembunuhan karakter atau pembusukan dengan memperalat suatu institusi ataukah merupakan suatu konsekuensi dari proses penganalisaan yang mendalam tersistematisasi dalam parameter sesuai norma hukum oleh suatu jajaran yang berkompeten sebagai pengemban tugas professional sesuai dengan undang-undang ?

Untuk menjembatani kondisi kebingungan yang sedang bergulir tersebut, penulis mencoba memberikan sedikit uraian singkat sebagai sebuah nuansa dalam memahami persoalan ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makluk sosial dalam bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya untuk mencapai hubungan yang harmonis dan serasi, perlu memperhatikan dan mengacu berbagai norma yang mengatur  tata kehidupan. Dari berbagai norma tersebut, norma hukum merupakan satu diantaranya yang memuat berbagai aturan yang menyangkut hak dan kewajiban setiap individu pendukung hak yang harus dipatuhi, dan atas ketidak patuhan atau terlanggarnya norma ini, maka ada sanksi yang harus dijatuhkan kepada siapapun (equal before the law principle) yang ternyata melakukan tindakan yang membuat keseimbangan hak dan kewajiban menjadi terganggu.

Terhadap dugaan adanya pelanggaran norma hukum tersebut, baik yang diatur dalam KUHP ataupun dalam berbagai peraturan perundang undangan yang juga memiliki sanksi pidana, maka dalam konsepsi hukum di Indonesia, undang undang mengatur organ yang berwenang serta cara melakukan berbagai kegiatan untuk menemukan hubungan antara berbagai alat bukti, tempat kejadian, korban dan pelaku dengan institusi yang dikenal sebagai jajaran Penyidik, dan Penyidik Pegawai Sipil / PPNS terhadap adanya dugaan terlanggarnya norma hukum tersebut, kegiatan awal pengumpulan berbagai data, informasi yang lingkupnya pun telah diatur seperti sasaran pengumpulan data atau nara sumber siapa saja yang memiliki kedudukan hukum / alas hak / recht belangen sebagai saksi, yaitu siapa saja yang secara nyata mengalami sendiri, melihat sendiri suatu tindak pidana terjadi, mendengar sendiri secara langsung, hal ini ditempuh dengan teknik observasi, wawancara, surveillance, under cover  dengan sedapat mungkin tidak menyentuh langsung sasaran yang diduga sebagai pelaku,  dan tidak ditemukan metode upaya paksa, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Inilah substansi dasar dari langkah penyelidikan secara ilmiah yang secara filosofis, sosiologis maupun yuridis tidak sampai memasuki area terlarangnya hak asasi / individu. Dalam tahapan ini konsepsi dasar ilmiah yang mendasari langkah yuridis menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, profesionalitas personil yang mengawaki kegiatan penyelidikan sebagai fondasi penentuan tahap kegiatan selajutnya yaitu kegiatan penyidikan bertumpu.

Aktifitas penyidikan dalam terminology hukum dirumuskan sebagai  “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan oleh undang undang” (pasal 1 ayat 5 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP).

Apabila dari berbagai informasi, data yang berhasil dikoreksi memberi gambaran tentang hal apa yang sebenarnya terjadi, siapa, berbuat apa, bagaimana, kapan, dimana, dan dengan apa suatu perbuatan dilakukan, apa pasal pidananya yang dapat disandingkan dengan gambaran apa yang terjadi, lalu di evaluasi dan dianalisis serta dapat mendeskripsikan secara garis besar bahwa ada suatu perbuatan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum,  ada informasi dan data yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan terdapat indikasi yang mengarah pada pihak tertentu yang dikategorikan sebagai pelaku. Dengan demikian aktifitas penyelidikan ditetapkan dan dikategorikan menjadi aktifitas penyidikan. Dalam aktifitas ini, karena tingkat akurasi, baik informasi maupun data  harus diverifikasi dalam rangka mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka langkah upaya paksa sudah diterapkan, artinya, apabila langkah ini ditempuh, maka atas setiap kelalaian maupun kesengajaan baik petugas penyidik maupun pihak yang dipanggil untuk didengar kesaksiannya, akan diberlakukan sanksi apabila tidak memenuhi suatu panggilan. Sesuai ketentuan, penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta menemukan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP).

 Dengan demikian apabila status tersangka telah ditetapkan oleh pihak penyidik berdasarkan dugaan dalam hal ini adalah merupakan professional judgement, artinya dugaan yang didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur  karena tingkat releabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi, proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai tersangka telah melalui parameter berdasarkan hukum.

Kategori “tersangka”  adalah sesorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana  (pasal 1 ayat 14 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP).  Seseorang, dalam pengertian ini adalah setiap manusia  yang cakap dalam melakukan tindakan hukum sebagai pendukung hak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang diistilahkan sebagai strafbaarfeit/ Delik. Pasal 17 UU No. 8 tahun 1981 Bab V bagian ke satu dalam hal penangkapan dijelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan  bukti permulaan yang cukup,  pengertian disini adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana menurut Pasal 1 ayat 14 UU No. 8 tahun 1981 sesuai penjelasan diatas. Dalam terminology hukum tidak  ditemukan secara limitative tentang bukti permulaan, namun apabila yang akan diacu yaitu pasal 184 (1) UU No. 8 / 1981 tentang alat bukti yang sah, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan asas satu bukti bukan bukti (unus testis nullus testis) maka pengertian bukti permulaan setidaknya ditafsirkan sebagai ada dua alat bukti yang sangat menunjuk dan berkaitan dengan tingkat releabilitas dan relevansi yang terukur. Berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan untuk mendeskripsikan tentang siapa, berbuat apa, bagaimana, kapan, dimana, dan dengan apa suatu perbuatan dilakukan dan siapa saja yang secara nyata karena mengalami sendiri,  melihat sendiri suatu tindak pidana terjadi, mendengar sendiri secara langsung, sehingga yang bersangkutan memiliki kriteria sebagai saksi.

Berawal dari bukti permulaan, dikaitkan dengan pelaku yang dalam hal ini dikategorikan sebagai  tersangka, hukum pidana mengenal terminology pelaku / dader  yang diatur dalam pasal 55 KUHP dan orang yang melakukan / medeplihters  sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP “… orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauturut melakukan perbuatan itu, atau orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan / kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan untuk memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan,  dengan sengaja membujuk (uitloken) supaya perbuatan itu dilakukan.” Pasal 56 KUHP : sebagai pembantu yaitu “ … orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, orang yang dengan sengaja memberi kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Dengan demikian, penyidik sebagai penyidik professional dalam menentukan seseorang yang diduga dan ditetapkan sebagai tersangka secara manajerial telah melalui baik tahap perencanaan sampai dengan pengendalian terhadap jalannya proses penyelidikan dan penyidikan, dan secara hukum telah menggunakan formulasi hukum pidana sebagai standar kriteria dan mensubstitusi berbagai informasi dan data serta fakta yang dikumpulkan, dan yang tidak kalah penting adalah tata cara atau metode pengumpulan data juga telah ditempuh mengacu pada hukum acara pidana.

Yang menjadi persoalan, yang merupakan celah yaitu sejak ditetapkan seseorang sebagai tersangka oleh ketentuan hukum tidak diatur beberapa rentan waktu yang dapat ditetapkan, hal ini menjadi penting karena apabila status sebagai tersangka ini berlarut larut maka akan menimbulkan suasana ketidakpastian hukum karena ada hak asasi yang terlanggar, peluang terjadinya kerugian immaterial dan secara sosiologis status ini memberikan konotasi negative, terbentuknya opini buruk tentang citra diri  yang merugikan kredibilitas seseorang yang walaupun baru sebatas dugaan. Pada sisi lain sekaligus pertanyaan yang akan mengemukakan tentang indenpendensasi, kredebilitas, dan profesionalitas dari jajaran penyidik. Semua kita dan harus akan percaya apabila berbagai indikator kinerja baik berupa output maupun input terobservasi dan terukur transparan dan akuntabel, maka dapat dikatakan bahwa penyidik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan secara professional, dan oleh karena itu mereka independent dalam merumuskan kesimpulan, bukan karena pesan sponsor atau kepentingan sesaat.

 

Penulis:Herry F.F. Battileo, SH.

Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Periode 2012 – 2016

Pemred Surat Kabar Surya Inside Dan Surat Kabar Surya NTT

Media Online www.suryainside.com & www.suryantt.com

Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Provinsi NTT 

Berita terkait
Kategori : Opini, Tanggal Post : Wed, 18 Feb 2015 22:29:32 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 1569 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas