top
   
 
Jokowi Teken Perpres Penetapan Harga Kebutuhan Pokok

Jakarta-SI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan, Perpres tersebut telah diteken Jokowi pada Senin (15/6) lalu. Menurutnya, dengan adanya Perpres ini, diharapkan masalah gejolak harga barang pokok bisa diatasi.  “Jadi dengan Perpres ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menjamin kebutuhan barang pokok dan penting lewat pengendalian stok dan harga, termasuk juga pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya supaya stok terjamin,” kata Teten Masduki sebagaimana dikutip dari website setkab, Menurut Teten, dengan Perpres tersebut, untuk keadaan-keadaan khusus misalnya pada saat lebaran atau keadaan tertentu, pemerintah pusat dan daerah bisa ikut mengendalikan ketika harga melonjak. Selain itu, pemerintah juga menjamin cadangan bahan pokok dan membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar dan penetapan harga subsidi.  “Saya kira Perpres ini sangat penting, supaya cadangan bahan pokok terjamin dan juga adanya stabilitas harga,” kata Teten.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam Perpres ini adalah hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), hasil industri (gula, minyak goring, tepung terigu), dan hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang). Sedangkan barang penting meliputi benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.  Saat ditanya wartawan kenapa baru diumumkan sekarang  padahal di Cimahi sudah ditandatangani 10 hari yang lalu, Teten mengatakan, karena Perpres tersebut menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Jadi hanya karena nunggu penomoran saja,” ujarnya.

Menurutnya, Perpres tersebut sudah bisa digunakan dalam Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Atas dasar itu, ia berharap, Kementerian Keuangan dapat mengimplementasikan mengenai harga dari terbitnya Perpres itu. “Bisa (digunakan lebaran ini, red), saya rasa Menteri Keuangan harus segera mèngeluarkan peraturan SK untuk mengatur . Jadi implementasi mengenai harga di Menteri Keuangan,” kata Teten.  Sebelumnya, rencana penerbitan Perpres ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari. Menurutnya, ada beberapa alasan pentingnya perpres tersebut. Pertama, persoalan ketersediaan dan harga pangan adalah persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat dalam survei nasional yang dilakukan Indo Barometer.

Kedua, masalah ketersediaan dan harga sembako jadi variabel terbesar yang menurunkan kepuasan pada pemerintahan Jokowi-JK, selain permasalahan hukum. Ketiga, mau tak mau harus diakui bahwa stabilitas politik dan pemerintahan tidak lepas dari kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan dan harga sembako. (TIM)

 

 

Kategori : Presiden Joko Widodo, Tanggal Post : Fri, 19 Jun 2015 06:33:08 AM, Kontributor : TIM, Dibaca : 584 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas