top
   
 
Diduga Telah Rugikan Negara, Pekerja PT JICT Desak KPK Periksa Hutchison

Jakarta-SI.  Ratusan pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan pekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok kembali melakukan aksi demo didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya ini, mereka meminta KPK mengusut penuntasan kasus perpanjangan kontrak JICT, yang dinilai melanggar Undang-Undang dan segera memeriksa Hutchison.

"Kalau ada investor model Hutchison, yang nekat melakukan kerjasama tanpa patuh kepada Undang-Undang, maka sebaiknya hengkang saja dari tanah air," ujar Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja (Trade Union) PT. JICT,  Firmansyah di Gedung KPK, Kamis (10/3/2016).

Firman melanjutkan, pekerja JICT menganggap, apa yang dilakukan Hutchison selama di JICT telah melecehkan bangsa Indonesia. Dengan bersafari melakukan loby-loby guna menghalalkan apa saja yang diinginkan.

"Kita bangsa Indonesia seperti dilecehkan begini. Komitmen Hutchison sebagai investor pelabuhan global perlu dipertanyakan," ungkap Firman.

Kepada awak media, Firman menjelaskan, beberapa kasus Hutchison meliputi keberadaan paper company Seaport BV dengan tujuan penggelapan pajak dan untuk mendapatkan deviden tambahan lewat upaya-upaya yang tidak wajar dengan setiap tahunnya JICT membayarkan 14,08 persen laba bersih kepada Seaport BV.

Selain itu, komitmen Hutchison yang akan memberikan dana In-Kind (Sistem dan Teknologi) sejumlah US$ 28 juta pada tahun 1999, belum sepenuhnya dibayarkan. Dari hasil audit Succofindo, diketahui Hutchison baru memenuhi US$ 13,82 juta sehinga masih kurang US$ 14,18 juta.

Berdasarkan pemaparan tersebut, ia menilai perpanjangan JICT telah merugikan negara sebesar Rp 36 triliun yang dihitung oleh BUMN Bahana Sekuritas bersama konsultan keuangan FRI.

Oleh sebab itu, Firman mengaku, pihaknya akan terus mendesak KPK dan Pemerintah untuk segera melakukan tindakan dalam kasus tersebut. "Kami turun kembali ke jalan untuk menyuarakan bahwa KPK harus tuntas mengusut kasus perpanjangan JICT ," ujar Firman.

"Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, harus membatalkan perpanjangan kontrak JICT," pungkasnya. (Landy Kresnanto)

Kategori : Keuangan, Tanggal Post : Fri, 11 Mar 2016 21:09:58 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 823 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas