top
   
 
Ramayanti : Meneropong Jalan Yang Ditempuh Ahok

Banyak pihak yang menganggap Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok) sedang galau. Alasannya jalur perseorangan yang akan ditempuh Ahok adalah jalur neraka. Sementara bila menempuh lewat parpol dianggap sebagai jalur inkonsistensi. Lalu Ahok akan memilih jalan mana?

Saya melihat Ahok akan menempuh jalur aman alias melalui partai politik (Parpol). Saat mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon Gubernur DKI Jakarta masa bhakti 2017-2022 Ahok akan diantar oleh Parpol atau dengan kata lain, Ahok adalah calon dari Parpol dan bukan perseorangan.

Ahok tahu bahwa bila mendaftar sendiri ke KPU sebagai calon perseorangan adalah jalur yang sangat mengerikan. Melalui jalur neraka itu, bisa saja Ahok terjungkal atau kalah.

Indikasi terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut, sudah sangat jelas terlihat melalui serangan-serangan membabi buta lewat isu Sumber Waras, reklamasi, dan yang terakhir isu dana dari pengembang sebesar Rp 30 miliar.

Benarkah itu sebagai serangan, agar Ahok terpental dari pencalonan atau kalah dalam Pilgub 2017? Bila dilihat dari pihak-pihak yang mendorong isu tersebut menjadi kasus kejahatan, maka sangat jelas tujuannya adalah untuk menjatuhkan Ahok, terlepas dari benar atau salah Ahok.

Saat Ahok menyatakan diri keluar dari Gerindra, maka serangan deras datang bertubi-tubi dari politisi partai tersebut dan politisi partai koalisinya terutama mereka yang berada di KMP (Koalisi Merah Putih). Bahkan ada upaya menjatuhkan Ahok. Hanya PDIP dan Nasdem yang tetap tidak mengganggu Ahok.

Oleh sekelompok masyarakat dan Ormas Ahok berkali-kali didemo. Bahkan mereka mengangkat gubernur tandingan yang ditunjuk oleh mereka sendiri, sebagai lambang bahwa Ahok tidak diakui oleh mereka. Ramai-ramai Gubernur tandingan pun berlalu, dan Ahok tetap aman-aman saja memimpin DKI Jakarta.

Bersamaan dengan itu, akibat Ahok keluar dari Gerinda yang imbasnya Gerindra tidak memiliki keterwakilan lagi di eksekutif atau Pemda DKI, karena Wakil Gubernur datang dari PDIP, pasca terpilihnya Jokowi menjadi Presiden pada 2014, maka Ahok bukan sekadar musuh politik tetapi berubah menjadi musuh biologis. Apapun yang dilakukan oleh Ahok di mata Gerindra dan politisinya adalah salah. Targetnya harus tamat riwayatnya sebagai gubernur.

Target itu kemudian tidak tercapai karena DPRD DKI gagal memakzulkan Ahok dengan langkah awal melakukan HMP (Hak Menyatakan Pendapat).

HMP yang digagas oleh politisi Gerindra itu hingga kini belum dinyatakan dicabut, dan tidak kunjung terlaksana, karena suara tidak pernah mencukupi. Usulan hak menyatakan pendapat bisa disahkan melalui rapat paripurna dengan dukungan 53 anggota DPRD untuk dapat menggelar rapat paripurna. Itu pun belum cukup. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal tiga perempat jumlah anggota DPRD.  Untuk bisa mengesahkan hak menyatakan pendapa