top
   
 
Forkom P2HP NTT Dukung JPU Banding Kasus Aborsi

KUPANG-SI. Vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap perkara perbuatan aborsi yang telah menjerat  Bidan Dewi Bahren sebagai terdakwa beberapa waktu lalu, hingga menjatuhkan putusan yang  sangat  rendah, yakni tiga bulan dan denda Rp50 juta, rupanya menuai keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal ini terlihat dari sikap JPU yang telah menyatakan banding setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Kejaksaan Tinggi(Kejati) NTT, terkait vonis majelis hakim yang dinilai sangat rendah dari tuntutan JPU, yakni sembilan tahun penjara dan denda 100 juta.

Langkah  banding JPU terhadap vonis majelis hakim yang  dinilai sangat  rendah tersebut, Forum Pemerhati Perjuangan Hak-Hak Perempuan (P2HP) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung 15 LSM, melalui  Ketuanya, Dra. Mien Pattymangoe  Hadjon, secara tegas memberikan sikap dukungan atas upaya banding JPU ke Pengadilan Tinggi. Menurut sosok yang dikenal kritis ini, putusan majelis hakim yang dinilai sangat jauh dari tuntutan jaksa ini, telah melukai rasa keadilan dan melahirkan ragam pertanyaan.

“Saya tegaskan bahwa, Forkom P2HP NTT sangat sependapat dan mendukung langkah JPU melakukan banding atas putusan majelis Hakim. Mengingat kasus aborsi ini terbilang  berat dan tidak bisa ditolelir, maka sudah sepatutnya pelaku  aborsi haruslah dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Ini yang kita harapkan sehingga ada efek jeranya dan ada keadilan dalam kasus ini,” ujar Mien, saat dimintai pendapatnya di kantor Farkom.

Tokoh perempuan yang selalu lantang menyuarakan keadilan dan membela hak–hak perempuan yang tertindas ini, menilai tuntutan maksimal sembilan tahun penjara dan denda 100 juta yang diberikan JPU tersebut, sudah sangat wajar dan pantas bagi terdakwa Bidan Dewi Bahren. “Saya kira tuntutan JPU sudah sangat adil karena sudah mempertimbangkan semua aspek serta sudah tentu didukung oleh fakta persidangan," ujarnya.

Apalagi perbuatan terdakwa dinilai sudah sangat meresahkan warga dan tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu sangatlah tepat jika JPU merasa keberatan dan mengambil langkah banding ke Pengadilan Tinggi,” tandas Mien Hadjon seraya mengharapkan agar pihak Pengadilan Tinggi bisa sependapat  dan berpihak pada tuntutan JPU. (TIM)

Kategori : Kriminal, Tanggal Post : Thu, 20 Oct 2016 05:54:54 AM, Kontributor : TIM, Dibaca : 863 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 1 ]
  • Thomaspew, Sun,12 mar 2017 02:38:49 am
    http://s2.uploads.ru/t/CbxJG.jpg What You'll Do Discover Verona by Segway Learn about the sights such as Piazza Erbe and Juliet's House Be put at ease with a 30 minute orientation session
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas