top
   
 
DOKUMEN 22 APRIL 2015 ADA INDIKASI PIDANA PENIPUAN

SI-Amfoang. Rencana lokasi pembangunan Observatorium Nasional  di Lereng Timau Desa Faumes Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, telah melawati proses yang panjang dengan berbagai dinamika pertemuan yang melelahkan; Perihal ini disampaikan  Uis Take Suku Naibanus Benyamin Banoe di Kediamannya di Oeba Jalan Beringin Gang Buntu, pada Jumad, 25 April 2018; Dirinya merincikan proses tersebut dimulai sejak penandatanganan dokumen tertanggal 22 April 2015, pertemuan dengan Bupati Kupang di Rumah Jabatan Bupati dalam bulan Januari 2017, lanjut tanggal 16 Februai 2017masih dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan pihak  LAPANdihadiri Ibu Claradi ruang rapat Bupati, juga Tanggal 25 Nopember 2017, atas fasilitasi Raja Amfoang Bapak Robby G.J. Manoh pertemuan di Lereng Timau  dihadiri kami suku Naibanus jugasuku Tabais,  Melianus Tabais, dan Tani Tabais, Fetor Bioba, Alfons Matkauna, Pihak LAPAN, Camat Amfoang Tengah, Apolos Natbais, Camat Amfoang Barat Laut. Isai Musus, dan Camat Amfoang Utara,Anderias Naisunis; 

Dilanjutkan pertemuan Tanggal 14 Januari 2018, masih atas atas Fasilitasi Raja Amfoang pertemuan antara kami suku Naibanusdengan LAPAN dihadiriDra. Clara Yono Yatini, M.Sc, di rumah Raja, di Sikumana, kemudian terakhir tanggal 20 April 2018, undangan dari LAPAN melalui surat Nomor Und/684/04/2018 tanggal 16 April 2018, untuk pertemuan di jalan Tidar 1 Liliba Kupang. Sedangkan untuk sosialisasi AMDAL kami suku Naibanus sama sekali tidak dilibatkan, tambah Beny.

Dari rangkaian proses pertemuan yang ada, Suami dari Pdt. Endang Kurniasih,STh. MA itu dengan lugas menjelaskan bahwa dokumen tertanggal 22 April 2015 itu ada indikasi “pidana penipuan”. Menurut Beny, dokumen tersebut nomenklatur dan isinya berbeda. Nomenklatur dokumen tertulis “PENYATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT ANAK SUKU DI SEKITAR GUNUNG TIMAU”, sedangkan isinya tertulis “ Untuk percepatan pembangunan... dst, kami menghibahkan 30 HA lahan kepada LAPAN ... dst”.

Masih menurut Beny, dokumen tersebut dikonsepkan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam keadaan sadar dan sehat, sehingga diduga kuat ada indikasi perencanaan sistematis dan terselubung; lagi pula tambah ayah tiga putra ini, dokumen tersebut dari proses sampai dengan penandatanganannya tidak prosedural. Masa kami tidak dilibatkan dalam pertemuan, lalu kami hanya disuruh tanda tangan saja, ini ada apa sebetulnya,.. tanya Beny?

Kepada wartawan Beny memperlihatkan dokumen tersebut, dan memang benar dokumen tersebut antara nomenklatur dan isinya berbeda. Dokumen tersebut bermatreai 6000 ditandatangani tokoh pemangku adat suku Tabais, yakni Stefanus Tabais, Perkoros Tabais, Yusak Tabais dan Yohanis Tabais, dan dari suku Naibanus, Godlif Banu dan Osias Banu; disaksikan oleh Camat Amfoang Tengah, Apolos Natbais, SP, Camat Amfoang Barat Laut Isai Musus, SE, Camat Amfoang Selatan Lorens Tanaus, S.IP, dan Camat Amfoang Utara, Anderias Naisunis, S.Sos, dan juga mengetahui Bupati Kupang Ayub Titu Eki.

Salah satu pemangku adat suku Naibanus Godlif Banu yang ikut menandatangani dokumen tertanggal 22 April 2015, ketika dikonfirmasi via HP, membenarkan adanya prosedur penanda tanganan yang tidak prosedural. Dikatakan Godlif, dirinya tidak dilibatkan dalam pertemuan untuk pembahasan materi dokumen tertanggal 22 April 2015, dan hanya disuruh membubuhkan tanda tangan, dan itupun tidak berada dalam suatu pertemuan formal, tetapi dirinya membubuhkan tandatangan pada sore menjelang malam, di didepan Pos Rumah Jabatan Bupati disodorkan Camat Apolos Natbais. “ Sudah... tanda tangan su, mau baca apa lai, semua su tanda tangan, kata Godlif menirukan gaya Camat Apolos ketika meyodorkan dokumen tersebut.

Advokad Senior Kota Kupang, E. Nita Juwita, SH.MH, ketika diminta komentarnya tentang dokumen tertanggal 22 April 2015 mengatakan dokumen itu cacat hukum. Inti Surat sebenarnya hibah, bukan pernyataan kepemilikan, sehingga ada indikasi pidana penipuan. Advokad dari PERADI ini menambahkan dari sisi lokus sebenarnya sudah salah karena tertulis di Amfoang, tetapi pada faktanya dokumen ditanda tangani di Kupang; juga saat ini Camat tidak berwenang untuk membuat akta hibah, hibah harus melalui PPAT. Selanjutkan dikatakan Ibu Nita, dalam hibah harus ada pertemuan antara pemberi hibah dan penerima hibah untuk mendapat kata sepakat, jika tidak ada pertemuan, maka surat hibah itu cacat prosedur, sehingga Camat dan Bupati dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diminta pertanggung jawaban hukum. (Yabes Nubatonis, SH).

Kategori : Atambua, Tanggal Post : Sat, 26 May 2018 12:16:15 PM, Kontributor : tim, Dibaca : 600 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas