top
   
 
PBHI: Presiden Harus Bentuk Komisi Independen Kasus Novel

Jakarta-SI.  Suryadi Radjab, Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk sebuah Komisi Independen untuk Mengungkap Kebenaran dalam kasus “penganiayaan” (persecution) berat yang mengakibatkan kematian Mulyan Johan, tersangka pencuri sarang burung walet pada 2004 yang dieksekusi dengan tembakan pistol di Pantai Panjang, Bengkulu. Sangkaan pidana ini dituduhkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terhadap Novel Baswedan yang beberapa tahun terakhir sampai sekarang menjadi penyidik KPK.

Rekomendasi ini penting bukan hanya sebagai tuduhan pidana belaka, namun juga pelanggaran hak tersangka yang serius atas dugaan “eksekusi ringkas” (summary execution) atau pembunuhan di luar proses hukum” (extra-judicial killing) yang dilakukan aparat Polresta Bengkulu. Kendati demikian, kasus yang dituduhkan kepada Novel oleh Bareskrim Polri jelas sarat konflik kepentingan (conflict of interest). Tak mungkin mengelak dari konflik KPK vs Mabes Polri dalam empat bulan terakhir sesudah Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi oleh KPK. Bareskrim telah menambah daftar sangkaan pidana dari KPK sesudah duo KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, selain ancaman pidana beberapa lainnya.

Dengan conflict of interest itu, Bareskrim Polri sulit bekerja atau bertugas independen dan tidak memihak. Apalagi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Prastowo adalah seorang saksi kasus BG yang dua kali dipanggil KPK dan selalu mangkir dari pemanggilan. Lagi pula, Novel termasuk penyidik KPK dalam kasus korupsi proyek simulator SIM yang dituduhkan kepada Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo pada 2012 yang mengakibatkan Novel pertama kali menjadi tersangka. Sehingga bisa diduga bahwa Novel akan menjadi “korban pembalasan.”

Pada 1 Mei pukul 00 dinihari WIB, rumah Novel didatangi para petugas Bareskrim. Dia ditangkap dan diangkut ke Bareskrim, lalu diinterogasi 10 jam tanpa sempat didampingi penasehat hukum, namun tanpa berita acara pemeriksaan (BAP). Rumahnya digeledah, “barang bukti” disita termasuk sertifikat tanah dan surat penugasan dari KPK. Kemudian dengan tangan diborgol atau diikat dan mengenakan baju tahanan nomor 150 untuk dibawa ke tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Malam, Novel diangkut dengan pesawat menuju Bengkulu untuk menjalani rekonstruksi tanpa BAP. Hujan membatalkan acara. Pada 2 Mei, Novel tak bersedia ikut rekonstruksi. Sesudah diterbangkan kembali ke Jakarta, penahanan Novel ditangguhkan atas jaminan seluruh pimpinan KPK.

Atas dasar konflik kepentingan itu, maka PBHI mendesak Presiden Jokowi segera membentuk Komisi Independen supaya kebenaran atas kasus dugaan pelanggaran berat terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan aparat Polresta Bengkulu itu dapat diungkap, tidak terus-menerus ditutupi, atau kalau pun diusut oleh institusi yang sama kadang hanya menyalahkan yang satu atau beberapa, namun kerap melindungi yang lain.  Pada sisi korban, sangat penting diungkap: Siapa saja dari enam tersangka itu yang menjadi korban penembakan kepolisian? Pada titik mana saja di tubuh mereka yang ditembak? Bagaimana Mulyan Johan sampai meninggal? Bagaimana nasib mereka yang luka tembak? Apakah mereka dirawat dan diobati? Adakah bentuk-bentuk penyiksaan lainnya? Bagaimana keluarga korban menanggapi kematian Mulyan? Bagaimana pula keluarga korban penembakan lainnya? Sedangkan pada sisi pelaku: Berapa banyak petugas Polresta yang membawa para tersangka ke Pantai Panjang? Siapa saja dari petugas Polresta yang menembak korban? Siapa sesungguhnya yang menembak Mulyan? Di mana persisnya keberadaan Novel saat itu? Adakah bentuk penyiksaan lainnya? Apa motif penembakan itu? Apa reaksi dan respon Kepala Polresta dan Polda Bengkulu sesudah kejadian itu? Apakah mereka memberitahukan keluarga korban? Ataukah tidak peduli? Pada sisi lain: Adakah saksi yang menyaksikan kejadian di tempat terbuka itu?

PBHI menilai kasus penembakan para tersangka oleh Polresta Bengkulu itu sangat penting diungkap kebenarannya. Karena, kasus ini hanyalah satu cermin saja dari banyak kasus yang sama tentang sangat buruknya perilaku aparat kepolisian terhadap para tersangka kejahatan biasa (ordinary crimes). Atas alasan inilah PBHI mendesak Presiden untuk mengeluarkan keputusan bagi pembentukan Komisi Independen yang dapat dipilih dari anggota Komnas HAM dan orang-orang non-negara yang berintegritas. (TIM)

 

Kategori : Presiden Joko Widodo, Tanggal Post : Mon, 04 May 2015 22:46:35 PM, Kontributor : TIM, Dibaca : 758 Kali.
Tinggalkan Komentar :
Komentar yang masuk untuk berita ini [ 0 ]
Isi komentar anda :
Nama :
e-Mail :
Website : http:// (Opsional)
Komentar anda :
Maksimal 200 karakter
Kode Security :
Reload Image
Ulangi kode diatas